JATIMTIMES - Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS) resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per tanggal 21 Januari 2025. Penahanan KS terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan pengadaan barang dan jasa (PBJ) tahun 2021-2024.
Karna Suswandi adalah Bupati Situbondo yang menjabat sejak 26 Februari 2021. Sebelum menjadi Bupati Situbondo, dia menjabat sebagai Kepala Dinas PUTR Kabupaten Lumajang sejak tanggal 4 Juli 2019 hingga pensiun dini di bulan September 2020.
Baca Juga : Desa Bendilwungu Salurkan BLT Tahun 2025 Tahap Pertama, 24 KPM Terima Rp900 Ribu
Berdasarkan pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2022, jumlah kekayaan pria kelahiran 1967 itu sebesar Rp. 2.877.506.699 (dua miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus enam ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
Kekayaan yang dimiliki Karna Suswandi berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 222.000.000 terdiri dari tanah seluas 403 m2 di Kabupaten Bondowoso, hasil sendiri senilai Rp 25.000.000 dan tanah seluas 50400 m2 di Kabupaten Situbondo, warisan Rp197.000.000.
Tidak hanya itu, Karna Suswandi juga memiliki Alat Transportasi Dan Mesin senilai Total Rp. 833.000.000, terdiri dari Mobil Toyota Innova Venturer Tahun 2019, senilai Rp. 410.000.000 dan Mobil Toyota Fortuner Tahun 2019 senilai Rp 423.000.000.
Harta Bergerak milik karna Suswandi mencapai Rp 1.445.360.000 serta Kas atau setara kas senilai Rp 377.146.699.
Sebelumnya diberitakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Bupati Situbondo, Karna Suswandi (KS) dan Kadis PUPP, Eko Prionggo Jati (EPJ) dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengelolaan dana PEN dan pengadaan barang dan jasa (PBJ). Hal tersebut disampaikan langsung oleh penyidik KPK, Asep Guntur pada konferensi pers, Selasa (21/01/2025) di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Dalam modus operandi korupsi dana PEN, tersangka Karna Suswandi menerima pemberian uang investasi atau ijon sekurang-kurangnya sebesar 10 persen atau Rp 5.575.000.000,00. Sedangkan tersangka EPJ menerima uang fee 7,5 persen secara langsung dan melalui bawahannya di Dinas PUPP Kab. Situbondo sekurang-kurangnya sebesar Rp 811.362.200,00.
