JATIMTIMES - Program Makan Bergizi Gratis (BMG) juga menjadi sorotan aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia Kerakyatan. BEM SI mengusulkan agar anggaran program tersebut diusulkan dengan pemotongan gaji tunjangan pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI.
Hal tersebut, diungkapkan Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Kerakyatan, Satria Naufal, Senin (20/1/2025). Satria mengatakan, pemerintah perlu mempertimbangkan mekanisme pemotongan gaji tunjangan para pejabat Kementerian dan anggota DPR-RI untuk pembiayaan MBG.
Baca Juga : Dua BUMD Pemprov Jatim, PT JGU dan Jamkrida Kini Jadi Perseroda
“Rakyat butuh aksi nyata pengorbanan para pejabat negara dalam mendukung program ini, bukan hanya rakyat biasa yang dipalak dan didesak untuk mendukung,” tegas mahasiswa yang juga Presiden BEM Universitas Brawijaya (UB) Malang.
Terlebih, anggaran APBN yang dialokasikan sebesar Rp 71 triliun itu hanya cukup untuk program MBG berjalan selama enam bulan. Sehingga, prospek jangka panjang setelah itu harus dipikirkan secara sistematis dan humanis.
“Kami justru menolak jika anggaran ini banyak diambil dari potongan anggaran bagi pendidikan dan sektor strategis lainnya, kehidupan bernegara kita bukan hanya mengenai makan siang saja. Permasalahan pemerataan pendidikan, jaminan kesehatan serta kebutuhan primer lainnya jangan sampai dilupakan,” imbuh Satria.
Menurut Satria, mengalokasikan anggaran dari pemerintah daerah juga tidak bijak dalam membangun visi Indonesia yang berkeadilan di setiap sudut daerah. Karena tidak semua daerah memiliki APDB yang besar dan proporsional.
“Apalagi, usul untuk pemerintah daerah menyisihkan sekian APBD untuk pembiayaan program MBG ini patut dipertimbangkan,” tambah Satria.
Baca Juga : Usai Berubah menjadi Persero, Komisi B DRPD Surabaya Sidak RPH Banjarsugihan dan Ini Temuannya
Apalagi, kebutuhan pembangunan daerah juga harus menjadi prioritas. Sehingga evaluasi pada aspek teknis juga perlu diperhatikan. Yang ditakutkan alokasi APBN puluhan triliun tidak tepat sasaran.
“Pemerintah Prabowo juga harus mengevaluasi teknis secara intensif program MBG ini, banyak aduan dan laporan dari masyarakat yang mungkin sepele tapi bermakna dalam memberikan feedback bagi pemerintah,” tutup Satria.
