JATIMTIMES – Pemerintah Kota Blitar bergerak cepat merespons meningkatnya kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di wilayahnya. Dalam rapat koordinasi yang digelar awal pekan ini di ruang kerja Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Pemkot melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk merumuskan langkah strategis. Salah satu agenda utama dalam pembahasan tersebut adalah rencana pemberian subsidi vaksin PMK bagi para peternak.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kota Blitar, Dewi Masitoh, menyatakan rakor ini adalah bagian dari upaya pemerintah menekan penyebaran PMK yang kian meluas. Hingga kini, PMK telah menjangkit 34 ekor sapi milik 14 peternak yang tersebar di tiga kecamatan.
Baca Juga : Pickup Terjungkal di Halaman Rumah Warga Akibat Ban Pecah, Pengemudi Selamat
“Kami mengidentifikasi kendala dan merancang strategi pencegahan. Salah satunya adalah pengadaan vaksin PMK. Saat ini, kami masih menunggu alokasi dari Pemprov Jawa Timur,” kata Dewi, Kamis (16/1/2025).
Pemprov Jawa Timur dijadwalkan memberikan alokasi vaksin untuk Kota Blitar. Meski jumlahnya belum pasti, Dewi memastikan kebutuhan vaksin akan diupayakan untuk mencakup seluruh ternak yang berisiko.
“Jika alokasinya dari pusat atau provinsi sudah tersedia, kami upayakan vaksinasi gratis. Namun, untuk melengkapi kebutuhan yang belum terpenuhi, APBD Kota Blitar akan digunakan,” jelasnya.
Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, Mohammad Sidiq, menambahkan bahwa pemerintah berencana memberikan subsidi vaksin bagi peternak yang membutuhkan. Namun, sembari menunggu kepastian dari pemerintah pusat dan provinsi, ia mengimbau peternak untuk tetap proaktif.
“Vaksinasi mandiri perlu dilakukan sebagai langkah awal pencegahan. Kami juga menyarankan penggunaan ramuan tradisional, seperti empon-empon, untuk meningkatkan imunitas ternak,” ungkap Sidiq.
Menurutnya, inisiatif peternak sangat penting untuk mengendalikan PMK secara kolektif. Pemerintah juga membuka layanan konsultasi dengan dinas terkait guna memastikan setiap peternak memiliki akses informasi tentang pengelolaan kesehatan ternak.
Seiring dengan bertambahnya kasus, Pemkot Blitar juga meningkatkan langkah mitigasi. Penyemprotan disinfektan di lokasi peternakan dan pasar hewan terus dilakukan secara berkala. Petugas juga ditugaskan untuk memantau kesehatan ternak secara rutin.
Dewi Masitoh menjelaskan bahwa vaksinasi adalah solusi jangka panjang untuk menghentikan laju penyebaran. “Sambil menunggu vaksin dari pemerintah pusat, kami akan melakukan pendekatan edukasi kepada peternak tentang cara mencegah penularan, termasuk penerapan biosekuriti,” ujarnya.
Baca Juga : Sambangi Desa Jarakan, Kapolres Tulungagung Lihat Lahan Pekarangan Bergizi
Saat ini, 34 ekor sapi yang terinfeksi tersebar di tiga kecamatan. Dari jumlah tersebut, sebagian besar masih dalam perawatan intensif. Pemerintah berharap, dengan subsidi vaksin dan keterlibatan aktif masyarakat, wabah ini dapat segera dikendalikan.
Para peternak menyambut baik rencana subsidi vaksin ini. Namun, mereka berharap langkah pemerintah lebih cepat, mengingat kerugian ekonomi yang mereka alami akibat wabah. Salah seorang peternak, Suradi, mengaku khawatir karena sapi-sapinya rentan terinfeksi.
“Kalau subsidi vaksin segera turun, tentu kami merasa terbantu. Tapi kalau bisa dipercepat, lebih baik lagi,” katanya.
Langkah Pemkot Blitar ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani krisis. Keterlibatan pemerintah, peternak, dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan pengendalian PMK di Kota Blitar.
Rencana subsidi vaksin dan edukasi kepada peternak menunjukkan komitmen Pemkot dalam menjaga keberlanjutan sektor peternakan yang menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Kini, semua pihak menanti langkah konkret yang mampu membawa perubahan nyata dalam waktu dekat.
