JATIMTIMES - ThinkTank Indonesia menggelar diskusi terbuka bertajuk Polemik PPN 12% untuk Makan Siang Gratis? pada Senin (30/12/2024) malam. Tantangan besar keberlanjutan program makan bergizi bagi anak-anak sekolah jadi fokus bahasan.
Ada tiga narasumber hadir, yaitu Aris Arif Mundayat, M. Rozi Irman Ziadi, dan Mayor Jenderal TNI (Purna) Pujo Widodo. Diskusi ini juga membahas peluang kebijakan alternatif untuk meningkatkan pendapatan negara tanpa membebani masyarakat.
Baca Juga : APBD Kota Malang Baru Bisa Kucurkan Anggaran Saat PAK 2025 untuk Makan Bergizi
Dalam paparannya, Aris Arif Mundayat menjelaskan bahwa kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% memiliki dampak signifikan, terutama pada harga komoditas yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan program makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.
Ia mengusulkan agar pemerintah menerapkan pendekatan struktural dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pengelola. Hal ini diharapkan tidak hanya menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi desa.
Sementara itu, M. Rozi Irman Ziadi menekankan bahwa kenaikan PPN dapat diterima jika masyarakat memahami manfaatnya. Menurutnya, pemerintah perlu membangun kepercayaan dengan bersikap transparan dalam penggunaan dana dari kebijakan tersebut. Rozi juga menyebutkan bahwa ada alternatif selain pajak untuk meningkatkan pendapatan negara, seperti pengelolaan sumber daya alam yang lebih optimal dan penghematan anggaran.
Di sisi lain, Dr. Pujo Widodo menyoroti pentingnya aspek keamanan dalam pelaksanaan program makan siang gratis. Ia mengingatkan bahwa rantai distribusi makanan harus diawasi ketat untuk mencegah sabotase yang dapat menghambat keberhasilan program. Selain itu, program ini dinilai memiliki potensi besar dalam situasi darurat sosial dan bencana, terutama untuk anak-anak terlantar.
Diskusi menjadi lebih dinamis ketika salah satu peserta, Sonny Pahlevi, bertanya tentang efektivitas program makan siang gratis serta indikator keberhasilannya. Menanggapi pertanyaan tersebut, para narasumber sepakat bahwa keberhasilan harus diukur secara bertahap melalui pemantauan jangka panjang, seperti tingkat perbaikan gizi masyarakat dan keterlibatan aktif posyandu serta sekolah dalam implementasi program.
Baca Juga : Harga Emas Antam Turun Rp 13 Ribu Jelang Tahun Baru
Diskusi yang dimoderatori oleh Hamzah Zaelani ini juga membahas bagaimana menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan beban masyarakat. Para narasumber sepakat bahwa meski kenaikan PPN memiliki manfaat strategis, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut berjalan efektif tanpa menciptakan dampak negatif yang signifikan.
Kegiatan ini memberikan wawasan komprehensif tentang polemik kebijakan PPN 12%, sekaligus menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku ekonomi untuk mencapai tujuan kesejahteraan bersama.
