JATIMTIMES - Aliansi mahasiswa di Jombang menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan pajak penambahan nilai (PPN) 12%. Dalam aksinya, massa aksi memaksa masuk gedung DPRD Jombang untuk menemui anggota dewan.
Aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa dari kelompok Cipayung Plus ini digelar di depan kantor DPRD Jombang pukul 10.00 WIB. Massa aksi sekitar 100 orang dari GMNI, PMII dan KAMMI ini mengawali unjuk rasa dengan long march dari Ringin Contong menuju kantor DPRD.
Baca Juga : Bemsi dan Bemnus Jawa Timur Bersatu, Gelar Aksi Aksi Penolakan PPN 12% di Surabaya
Setibanya di lokasi, massa aksi langsung membuat formasi unjuk rasa di depan pagar sembari membentangkan spanduk dan poster berisi tuntutan menolak PPN 12%. Sejumlah massa juga bergantian melakukan orasi.
Setelah 30 menit berunjuk rasa, massa aksi berusaha memasuki kantor dewan lantaran tidak ditemui anggota DPRD. Aksi dorong dengan petugas pun terjadi saat pengunjuk rasa berusaha memasuki kantor dewan.
"Kita jangan mau diajak ngomong di jalan. Ayo masuk, ini rumah kita juga," celetuk salah satu massa aksi, Senin (30/12/2024)
Tidak berlangsung lama, Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji langsung menemui aliansi mahasiswa yang mulai memanas. Seluruh massa aksi kemudian diizinkan masuk ke ruang paripurna untuk menyampaikan aspirasinya.
Korlap aksi Asrorudin mengatakan, unjuk rasa kali ini membawa 3 tuntutan. Yakni menolak kenaikan PPN 12%, meminta pemerintah membatalkan kenaikan PPN melalui perppu (peraturan pemerintah pengganti undang-undang), dan menekan DPRD Jombang segera menyatakan sikap.
"Kehadiran kita di sini menegaskan menolak PPN 12%. Meski kita ketahui bahwa secara undang-undang ini sudah berlaku, mekanisme pembatalannya sudah diatur melalui perppu. Kami meminta DPRD Jombang menyampaikan aspirasi ini," ujarnya.
Massa aksi juga meminta ketua DPRD Jombang menandatangani 3 tuntutan mahasiswa tersebut sebagai bentuk penyataan sikap mendukung aksi penolakan PPN 12%. Asrorudin juga meminta DPRD agar menyampaikan tuntutan itu ke pemerintah pusat.
"Tuntutannya tadi sudah diterima ketua DPRD Jombang. Yang kedua, akan disampaikan tanggal 3 Januari 2025 langsung ke Jakarta. Jadi kita tunggu pemeberitahuan dari anggota dewan. Kalau tidak, kita turun aksi lagi," kata Asrorudin.
Ketua DPRD Jombang Hadi Atmaji menyampaikan, aspirasi mahasiswa akan dibawa ke DPR RI pada 3 Januari 2025. Ia juga akan berkonsultasi terkait aspirasi tersebut.
"Kenaikan PPN bagi kami DPRD Jombang itu adalah sesuatu yang barang kali masih bisa ditunda dulu pelaksanaannya. Karena sesuai kondisi kita saat ini, kita kan baru selesai covid-19 toh. Jadi, ekonomi masyarakat belum pulih betul," ungkapnya.
