JATIMTIMES - Gerakan mahasiswa Jawa Timur kembali menggema. Kali ini mereka melaku aksi simbolik untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Dua aliansi besar, BEM Seluruh Indonesia Jawa Timur (Bemsi Jatim) dan BEM Nusantara Jawa Timur (Bemnus Jatim), bergabung menjadi satu di bawah nama Aliansi Mahasiswa Jawa Timur. Aksi ini digelar pada Minggu (29/12/2024) pagi di Taman Bungkul, Surabaya, yang menjadi lokasi utama gerakan tersebut.
Baca Juga : Malam Pergantian Tahun, Pesona Laser Air Mancur Jembatan Suroboyo Menyala
Aksi simbolik ini menghadirkan berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, dan pedagang, yang bersama-sama menyuarakan aspirasi mereka. Spanduk besar bertuliskan"Tolak PPN 12%" dibentangkan sebagai simbol perlawanan.
Selain itu, aksi ini juga diisi dengan orasi teatrikal dan pengumpulan tanda tangan petisi yang rencananya akan dipajang di tengah Kota Surabaya untuk mempertegas pesan mereka.
Menurut Aulia Thaariq Akbar, Koordinator Wilayah Bemsi Jatim, aksi ini sengaja dilaksanakan di Taman Bungkul saat momen Car Free Day (CFD) agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
"Kami memilih CFD karena ingin masyarakat dari berbagai kalangan ikut merasakan dampak kenaikan pajak ini dan bersama-sama menyuarakan penolakan," jelas Thaariq, dalam keterangan resminya kepada JatimTimes.
Namun, meskipun CFD di Taman Bungkul ditiadakan pada hari itu, hal tersebut tidak menyurutkan semangat massa aksi yang berjumlah sekitar 150 orang. Mereka terdiri dari mahasiswa dari berbagai kampus di Jawa Timur, buruh, hingga pedagang kecil. Thaariq menegaskan bahwa aksi ini adalah langkah awal yang diyakini akan memberikan dampak signifikan.
Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% dinilai mencekik rakyat kecil. Thaariq, yang juga berasal dari kalangan buruh, menekankan bahwa kebijakan ini sangat memberatkan masyarakat kelas bawah. "Jika pemerintah tetap memaksakan kenaikan PPN, tidak menutup kemungkinan akan ada aksi lanjutan yang lebih besar," tegasnya.
Hal senada disampaikan oleh Helvin, Koordinator Bemnus Jawa Timur, yang mengungkapkan bahwa kebijakan ini sangat memberatkan pedagang kecil. "Kenaikan 1 persen ini terlihat kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi masyarakat yang bergantung pada pendapatan harian. Ini adalah bentuk nyata dari penderitaan rakyat kecil," ujarnya.
Helvin juga mengkritisi pemerintah atas kebijakan ini, yang menurutnya tidak sensitif terhadap kondisi ekonomi masyarakat. "Kami berharap pemerintah lebih bijak dan membatalkan kenaikan PPN ini. Masih banyak sektor lain yang bisa dioptimalkan, seperti pemberantasan korupsi, efisiensi anggaran operasional, dan dana tahunan menteri," tambahnya.
Helvin menegaskan bahwa aksi simbolik ini hanyalah langkah pembuka. Ke depan, gerakan yang lebih besar dan masif akan dilakukan jika pemerintah tetap bersikukuh menaikkan PPN menjadi 12%. "Tujuan kami jelas, yakni agar kebijakan ini dibatalkan dan dikaji ulang. Ini bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk masyarakat luas," pungkas Helvin.
