JATIMTIMES – Pelaksanaan tes penyaringan calon perangkat Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, menuai perhatian publik. Meskipun mendapat sorotan dari masyarakat, Ketua Tim Penguji dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Balitar (LPPM-Unisba) Heri Suprayitno memastikan bahwa proses seleksi berjalan transparan dan berlandaskan kaidah akademik.
“Kami tidak menerima pesanan dari pihak tertentu. Tes ini murni akademis dan dirancang untuk menjamin integritas,” ujar Heri, 24 Desember 2024.
Baca Juga : Awas Hujan Petir di Siang Hari, Ini Prakiraan Cuaca saat Natal
Tes yang digelar pada 19 November 2024 di SMAN Talun melibatkan calon perangkat desa dari tiga wilayah, yakni Bendosewu, Jajar, dan Jeblog. Pelaksanaan tes terbagi dalam tiga tahap: tes tertulis berbasis komputer (computer-assisted test/CAT), wawancara, dan ujian kemampuan praktis.
Heri menjelaskan, dalam tes tertulis, para peserta menghadapi soal yang dirancang secara unik. "Setiap peserta mendapat 100 soal yang diacak dari bank soal sebanyak 300 soal. Tidak ada kemungkinan saling menyontek karena soal dan urutannya berbeda-beda," tegasnya.
Lebih lanjut, hasil tes tertulis langsung dapat dilihat peserta begitu mereka menyelesaikan ujian. Hal ini, menurut Heri, adalah langkah transparansi untuk mencegah manipulasi hasil.
Selain tes tertulis, dua tahap lainnya, yaitu wawancara dan ujian kemampuan praktis, memerlukan penilaian manual. Namun, Heri memastikan bahwa semua penilaian dilakukan secara terbuka dan independen.
“Kami memprioritaskan keterbukaan. Setiap penilaian dapat diuji integritasnya,” jelasnya.
Dari total 11 peserta untuk tiga posisi perangkat Desa Bendosewu, pihak LPPM-Unisba memberikan enam nama dengan nilai tertinggi kepada panitia seleksi desa. Pemilihan akhir dilakukan oleh kepala desa dengan rekomendasi camat sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Meski demikian, pelaksanaan tes ini sempat menuai protes dari beberapa pihak yang meragukan independensi penyelenggara. Heri menegaskan bahwa kewenangan penentuan perangkat desa sepenuhnya berada di tangan kepala desa.
Baca Juga : Dimulai 28 Desember, Begini Cara Cek Kuota Sekolah untuk SNBP 2025
“Misalnya, kepala desa memilih peserta dengan nilai terendah dari enam nama yang kami sodorkan, itu tetap tidak melanggar aturan. Regulasi sudah jelas mengatur bahwa keputusan akhir ada pada kepala desa,” tambah Heri, mengacu pada Peraturan Bupati Blitar Nomor 9 Tahun 2014 yang telah direvisi dengan Perbup Nomor 33 Tahun 2016.
Heri menyebutkan, sistem seleksi berbasis CAT seperti ini adalah langkah maju dalam penyelenggaraan tes perangkat desa. Model ini diharapkan dapat menjadi standar baru di Kabupaten Blitar untuk menciptakan proses yang lebih transparan dan akuntabel.
Di tengah kritik yang muncul, transparansi pelaksanaan dan komitmen akademik dari LPPM-Unisba menjadi bukti bahwa proses seleksi ini dapat menjadi acuan. “Kami ingin memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses ini bersih dan berintegritas,” tutup Heri.
Tes perangkat desa seperti yang dilakukan di Bendosewu tak hanya mencerminkan profesionalisme, tetapi juga menjadi contoh penerapan teknologi dalam tata kelola pemerintahan desa. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap proses ini diharapkan dapat terus terjaga.
