JATIMTIMES – Sebanyak empat daerah di Jawa Timur telah mengajukan sengketa terkait hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kota Blitar tidak termasuk dalam daftar daerah yang mengajukan sengketa pilkada tersebut. Hal ini dikonfirmasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Jawa Timur, Choirul Umam, menyampaikan bahwa sengketa Pilkada muncul di beberapa daerah, di antaranya Ponorogo, Magetan, Bangkalan, dan Banyuwangi. "Ada empat daerah yang mengajukan sengketa ke MK terkait hasil Pilkada 2024. Di antaranya Ponorogo, Magetan, Bangkalan, dan Banyuwangi," kata Choirul Umam saat dihubungi melalui pesan singkat, Senin (9/12/2024).
Baca Juga : Resmi Terpilih, Kapan Ibin-Elim Dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Blitar?
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai apakah Kota Blitar termasuk dalam daftar daerah yang mengajukan sengketa, Umam menegaskan bahwa tidak ada permohonan sengketa dari Kota Blitar. "Belum ada," jawab Umam secara singkat.
Sementara itu, Kota Blitar sendiri telah menyelesaikan tahapan rekapitulasi hasil suara Pilkada 2024. Pasangan calon (paslon) Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba, yang maju dengan nomor urut 02, berhasil meraih 49.674 suara, mengalahkan paslon Bambang Rianto-Bayu Setyo Kuncoro yang memperoleh 43.543 suara. Proses rekapitulasi suara tersebut berlangsung di salah satu hotel di Kota Blitar dan dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, PPK, PPS, serta saksi dari masing-masing paslon Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota.
Ketua KPU Kota Blitar, Rangga Bisma Aditya, mengungkapkan bahwa hasil rekapitulasi Pilkada Blitar 2024 telah ditetapkan melalui rapat pleno terbuka. "Kami baru saja menggelar rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perolehan suara Pilwali dan Pilgup Jatim 2024. Tepat pukul 15.35 WIB, kami tetapkan dengan SK nomor 666 Tahun 2024 dan hasil perolehan suara untuk tingkat Pilwali Blitar 2024," ungkap Rangga pada Rabu (4/12/2024).
Rangkaian proses pemilu di Kota Blitar berjalan lancar tanpa ada indikasi kecurangan yang signifikan, dan rekapitulasi suara Pilkada Blitar juga tidak diwarnai oleh sengketa atau ketidakpuasan dari paslon yang kalah.
Sementara itu, meski Kota Blitar tidak terlibat dalam sengketa Pilkada, hal ini berbeda dengan sejumlah daerah lain yang terpaksa mengajukan permohonan sengketa ke Mahkamah Konstitusi. Seperti yang disebutkan oleh Umam, Ponorogo, Magetan, Bangkalan, dan Banyuwangi menjadi daerah yang terlibat dalam sengketa, dimana masing-masing paslon yang kalah merasa hasil suara tidak sesuai dengan harapan atau ada dugaan pelanggaran yang merugikan.
Meski demikian, KPU Jawa Timur memastikan bahwa proses Pilkada di setiap daerah, termasuk Kota Blitar, tetap berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. "Kami akan terus memantau dan memastikan semua tahapan Pilkada berjalan sesuai dengan peraturan. Untuk Kota Blitar, tidak ada permohonan sengketa yang masuk," tambah Choirul Umam.
Baca Juga : Mas Ibin Temui Menteri UMKM: 14 Ribu Pelaku UMKM Kota Blitar Siap Naik Kelas
Bagi warga Kota Blitar, hasil Pilkada 2024 ini menunjukkan bahwa pasangan Syauqul Muhibbin-Elim Tyu Samba unggul dengan selisih suara yang cukup signifikan, mengindikasikan adanya dukungan kuat dari masyarakat. Mereka kini tinggal menunggu pelantikan yang dijadwalkan pada 10 Februari 2025, yang akan menjadi tonggak penting bagi perjalanan kepemimpinan mereka di Kota Blitar.
Meski ada beberapa daerah yang mengajukan sengketa, secara keseluruhan, Pilkada 2024 di Jawa Timur berlangsung relatif lancar tanpa ada gangguan besar. Hal ini mencerminkan kinerja KPU yang telah bekerja keras untuk memastikan semua proses berjalan dengan transparan dan adil.
