JATIMTIMES - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa Jaminan Hari Tua (JHT) menjadi kunci bagi pekerja untuk menjalani masa tua yang sejahtera. Dalam diskusi pada Social Security Summit 2024, Sudarto, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kemenkeu, menyoroti pentingnya jaminan sosial dalam menopang kehidupan pekerja saat memasuki usia non-produktif.
"Kita melewati siklus kehidupan, mulai dari sekolah, bekerja, hingga memasuki masa pensiun. Seharusnya, masa pensiun tidak lagi menjadi sumber kecemasan apabila ada jaminan sosial yang memadai," ungkap Sudarto.
Baca Juga : Operasional Terminal Patria Blitar Tetap Normal di Tengah Pilkada Serentak 2024
Ia menekankan perlunya strategi untuk memperluas kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, mengingat angka kepesertaan saat ini masih rendah. Hingga Oktober 2024, jumlah peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan tercatat baru mencapai 40,83 juta dari total 150 juta pekerja formal dan informal.
“Yang ikut JHT hanya sekitar 16 juta, sedangkan yang mengikuti jaminan pensiun lebih kecil lagi, sekitar 14 juta. Ini menjadi perhatian serius. Jika tidak ada perubahan, banyak dari kita akan bergantung pada bantuan sosial di masa tua, yang tentunya membebani APBN," jelas Sudarto.
Hal serupa disampaikan I Gede Dewa Karma Wisana, peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Ia menegaskan, tanpa persiapan keuangan yang matang, masa tua bisa menjadi tantangan berat. Menurutnya, pengeluaran di usia lanjut cenderung lebih besar dibanding pendapatan, yang sering kali menurun drastis.
"Kami di demografi sangat peduli soal siklus hidup. Bonus demografi saat ini harus dimanfaatkan untuk menyiapkan dividen masa depan. Dengan JHT, pekerja tetap dapat hidup layak meski sudah tidak produktif lagi," tutur I Gede.
Ia juga mendorong pekerja muda untuk aktif berinvestasi melalui program jaminan sosial. "Strategi ini akan memastikan generasi produktif hari ini dapat memenuhi kebutuhan konsumsi mereka di masa tua melalui pendapatan dari investasi yang dikumpulkan selama masa kerja," tambahnya.
Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya JHT. Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Imam Haryono Safii, menyebutkan bahwa program ini tidak hanya memberikan jaminan finansial saat pensiun, tetapi juga ketenangan bagi pekerja selama masa produktif.
"Kami terus mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya JHT, baik untuk pekerja formal maupun informal. Dengan menjadi peserta aktif, mereka dapat menjalani masa tua yang lebih sejahtera dan mandiri," ujarnya.
Baca Juga : KNPI Kota Kediri: Dominasi Pemilih Usia Tua dan Perempuan Jadi Penentu Pilwali 2024
Imam menambahkan bahwa keberadaan JHT menjadi bentuk investasi jangka panjang yang memberikan perlindungan nyata. "JHT tidak hanya soal uang, tapi juga rasa aman. Ini adalah langkah awal menuju kehidupan yang mandiri tanpa harus bergantung pada pihak lain," tegasnya.
Dalam menghadapi tantangan rendahnya tingkat partisipasi pekerja dalam program jaminan sosial, Sudarto mengajak seluruh pihak untuk bersinergi. Ia mengusulkan perlunya inovasi skema yang lebih menarik dan mudah diakses oleh semua kalangan pekerja.
"Pemerintah dan stakeholder lainnya perlu menyusun langkah strategis agar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan meningkat signifikan. Jangan sampai bonus demografi ini terlewat begitu saja tanpa persiapan yang baik untuk masa depan," pungkasnya.
Dengan tantangan yang masih besar, upaya kolektif diperlukan untuk memastikan setiap pekerja di Indonesia memiliki perlindungan yang layak. Melalui JHT, harapan untuk masa tua yang sejahtera dapat menjadi kenyataan bagi lebih banyak pekerja.
