JATIMTIMES - Hari ini, Rabu (27/11/2024) proses pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 berlangsung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang menargetkan, angka partisipasi pemilih mencapai 82 persen.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Malang Askari, saat ditemui JatimTIMES jelang pencoblosan, Selasa (26/11/2024).
Baca Juga : 26 Daftar Kafe dan Restoran yang Geber Promo Setelah Nyoblos
"Partisipasi masyarakat (pemilih) kalau kami target ya minimal hampir sama dengan Pileg (Pemilihan Legislatif 2024) kemarin, 82 persen. Tapi ya nanti kita lihat saja realita di lapangan seperti apa," ujarnya.
Target tersebut terpaut sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya di 2020 lalu. "Kehadiran tingkat partisipasi masyarakat Insyaallah kalau pada (Pilkada) 2020 lalu kan 60 persen karena dalam kondisi pandemi (Covid-19)," timpal Askari.
Sementara di Pilkada serentak 2024, disampaikan Askari, sudah tidak terjadi pandemi Covid-19. Sehingga KPU Kabupaten Malang menargetkan tingkat partisipasi pemilih meningkat setidaknya sama seperti pada Pemilu 2024.
"Sekarang (Pilkada serentak 2024) kondisinya sudah normal, harapan kami bisa melebihi dari itu (Pilkada Kabupaten Malang 2020)," tuturnya.
Askari menambahkan, guna merealisasikan target tersebut, KPU Kabupaten Malang telah melakukan beragam upaya. Selain gencar melakukan sosialisasi, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga dipersilahkan untuk mendekorasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) semenarik mungkin.
"Kalau imbauan (dekorasi TPS unik) memang tidak ada, secara surat resmi kami tidak melakukan itu. Tapi kami mempersilahkan ke TPS (KPPS) untuk berkreasi seunik mungkin, monggo (silahkan)," ujarnya.
Baca Juga : Tim Asistensi dan Pengamat Wilayah Polda Jatim Terjun Cek Kerawanan Bencana di Kota Batu
Merujuk pada data KPU Kabupaten Malang, jumlah TPS sebanyak 4.042. Sementara anggaran kelengkapan TPS pada Pilkada serentak 2024 di Kabupaten Malang sebesar Rp 3.020.000 per TPS.
Rinciannya, pembuatan dan operasional TPS dianggarkan Rp 1,9 juta. Sementara anggaran alat penggandaan dokumen Rp 200 ribu, alat tulis Rp 100 ribu, konsumsi Rp 720 ribu, dan anggaran untuk sarana komunikasi Rp 100 ribu.
"Kami tidak ada anggaran untuk menghias (TPS), tapi kami mempersilahkan untuk berkreasi," pungkas Askari.
