JATIMTIMES - Institut Sosial untuk Demokrasi (ISD) Kota Malang gelar diskusi publik dengan tajuk 'Menakar Kualitas Calon Kepala Daerah Dalam Perspektif Anti Korupsi'. Kegiatan itu digelar di Hotel Pelangi, Kecamatan Klojen, Sabtu (23/11/2024). Kegiatan tersebut juga digelar untuk memperingati Hari Anti Korupsi dan bertepatan momentum Pilkada Serentak 2024.
Ketua ISD Kota Malang, Sudarmadi mengatakan bahwa saat ini masyarakat menyampaikan kegalauannya ihwal status mantan narapidana korupsi yang lolos berkontestasi pada Pilkada Kota Malang 2024. Bahkan, ia menyebut banyak yang mempertanyakan keputusan KPU Kota Malang ketika meloloskan.
Baca Juga : Pilkada Sehat Ala Neng Laili Abidah: Santai dan Rileks Menuju Pesta Demokrasi
“ISD itu mewakili kegalauan dari masyarakat tentang kondisi perpolitikan di Kota Malang. Banyak yang mempersoalkan posisi salah satu calon yang berstatus mantan narapidana tipikor. Tapi kenyataannya lolos dalam kontestasi di tingkat KPU Kota Malang,” kata Sudarmadi, Sabtu (23/11/2024).
Lolosnya pasangan calon (Paslon) itu disebut Sudarmadi mempengaruhi cara pandang masyarakat, dalam hal ini terkait tindakan korupsi. Karena ia pun tidak ingin keputusan yang telah final itu merubah cara pandang masyarakat untuk mewajarkan tindakan korupsi.
“Apakah yang seperti itu dianggap sebagai sebuah kewajaran. Karena masyarakat kita yang permisif, apakah kondisi hari ini akan menciderai nilai-nilai demokrasi,” ungkap Sudarmadi.
Dari sini, Sudarmadi mengaku miris dengan konsisi masyarakat yang dianggap terlalu mudah melupakan sebuah tindak pidana korupsi. Bahkan, hal itu seakan menjadi budaya dan kejahatan biasa.
“Masyarakat kita itu terlalu permisif, masyarakat kita terlalu gampang melupakan sebuah tindak pidana. Dan kayaknya korupsi sudah menjadi budaya, korupsi dianggap sebagai kejahatan biasa,” tutur Sudarmadi.
Saat ini, ISD Kota Malang hanya dapat memberikan pendidikan politik. Hal itu untuk mengantarkan nilai kebaikan kepada masyarakat. Agar kedepan masyarakat dapat memilih pemimpin yang tidak mencederai nilai demokrasi.
Baca Juga : Gelombang Dukungan Menguat, Risma-Gus Hans Siap Bawa Perubahan Besar di Jatim
“ISD tidak tendensius dengan salah satu atau calon yang lain. ISD hanya memberikan pendidikan politik untuk masyarakat. Hak pilihnya tergantung masyarakat itu sendiri,” tegas Sudarmadi.
Bahkan, Sudarmadi kedepan akan mendukung dan mengawal segala upaya hukum ihwal gugatan lolosnya Paslon yang berstatus mantan napi tipikor. Karena hal itu disebut merusak bangsa dan negara.
“Kami akan selalu mendukung siapapun yang mempunyai kewenangan atau legal standing untuk melakukan upaya hukum terhadap apapun. Misalnya Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi tentang pengertian pasal tujuh undang-undang pemilu tentang perbuatan tercela,” tukas Sudarmadi.
