JATIMTIMES - Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita Sari jadi pembicara atau salah satu narasumber dalam acara Conference of the Parties (COP) bertajuk "Climate Breakthroughs for Finance, Forest, Energy and Waste" di Baku, Azerbaijan, Selasa (19/11/2024).
KTT Perubahan Iklim PBB atau Conferrence of the Parties ke-29 (COP29) saat ini memang digelar di Baku, Azerbaijan mulai Senin (11/11/2024) hingga Jumat (22/11/2024).
Baca Juga : Konsolidasi Nasional di Kampanye Akbar Ibin-Elim: Semangat SAE untuk Kota Blitar
Perempuan yang terpilih lewat Dapil Jatim IX tersebut meminta Pemerintah Indonesia memperkuat diplomasi dan negosiasi ke dunia internasional terkait pembiayaan berkelanjutan dalam rangka mendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
Menurut politisi muda PKB tersebut komitmen dan ambisi Indonesia dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca pada tahun 2030 sebagaimana tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contributions (NDC) membutuhkan biaya lebih dari Rp 4.000 triliun.
Namun, ia menilai hal ini tidak mungkin dipenuhi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Anggaran untuk pemenuhan NDC sebesar Rp 4.000 triliun itu tidak akan mampu dibiayai sendiri oleh Indonesia," ujar Ratna dalam keterangan tertulisnya.
"Pemerintah harus berupaya lebih keras untuk membangun diplomasi agar dapat memobilisasi sumber daya dari negara-negara maju dalam COP29 di Baku ini," kata Ratna lagi.
Ratna menjelaskan Indonesia memiliki posisi sangat penting bagi kesuksesan agenda global dalam pengendalian perubahan. Terlebih, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan alam terbesar di dunia.
"Sebagai satu dari tiga negara pemilik hutan alam terbesar dan juga negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, komitmen Indonesia harus didukung komunitas internasional, khususnya negara-negara maju", ucap Ratna.
Baca Juga : Pemkab Kediri Angkat Duta Genre sebagai Role Model Bagi Lingkungan Remaja
Dia mencontohkan, pemerintah harus mampu menarik bantuan internasional dalam bentuk hibah serta menarik investasi dari perdagangan karbon internasional. Ratna pun mendorong Indonesia membuka peluang soal perdagangan karbon internasional melalui skema pasar karbon sukarela. "Dunia internasional dan investor harus berhasil diyakinkan bahwa Indonesia terbuka dan mendukung skema tersebut," ucap Ratna.
Dia meyakini, jika perdagangan karbon internasional melalui skema pasar karbon sukarela pada sektor kehutanan dan energi baru terbarukan bisa berjalan, akan mewujudkan target pembangunan hijau dan komitmen menuju Net Zero Emission 2060.
"Investasi hijau untuk konservasi hutan dan perlindungan keanekaragaman hayati, serta percepatan bauran energi baru terbarukan akan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan," imbuhnya.
