JATIMTIMES - Sejumlah bencana kerap terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Hal itu tidak terlepas dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang menjadi ujung tombak ketika ada bencana.
Akan tetapi, ternyata sebelum terjadi bencana, BPBD Kota Malang telah melakukan serangkaian kegiatan yang masuk dalam program rutin setiap tahunnya. Mulai dari sosialisasi kesiapsiagaan bencana, pencegahan bencana, penanganan bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Baca Juga : Wamendes PDT RI Soroti Pengelolaan Dana Desa: Tidak Boleh Lagi Ada Kasus Korupsi Dana Desa
Namun dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Malang kerap disebut 'makan gaji buta' karena jarang melakukan aksi di lapangan ketika tidak ada bencana.
Mendengar hal tersebut, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno mengaku sangat miris mendengar persepsi tersebut. Padahal ia menyebut bahwa masyarakat ada yang teredukasi dan awam.
“BPBD dipersepsikan bekerja jika ada bencana. Nah, persepsi itu muncul dari masyarakat baik yang teredukasi ataupun masyarakat awam. Padahal, kami memiliki pekerjaan rumah mulai dari awal Januari,” kata Prayitno kepada JatimTIMES, Selasa (19/11/2024).
Prayitno mengaku bahwa pihaknya mendapat hampir setiap hari pengajuan untuk melakukan sosialisasi terkait kebencanaan. Dan hal itu langsung direspons cepat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Jadi mulai ada masyarakat yang datang hingga request yang datang ke kami. Setiap hari sudah ada sekitar 3 sampai 4 request. Kami tidak punya hari Sabtu Minggu, peristiwa juga tidak kenal waktu,” beber Prayitno.
Teknis Penanggulangan Bencana Dilakukan Maksimal
Prayitno menjelaskan selama ada bencana, pihaknya akan melakukan penanganan secara maksimal. Dalam hal ini, masa tanggap darurat dilakukan selama 3x24 jam.
“3x24 jam masa darurat masih menjadi tanggung jawab BPBD. Disitu, kami berikan bantuan mendirikan tenda hingga suplai makanan siap saji,” kata Prayitno.
“Jika lepas dari 3x24 jam, maka penanganan masuk pada OPD terkait yang memiliki kewenangan. Tapi kami tetap melekat sebagai koordinator dalam penanganan bencana tersebut,” imbuh Prayitno.
Dalam pelaksanaannya, BPBD Kota Malang sendiri memiliki keterbatasan untuk menyelenggarakan penanganan bencana. Dalam hal ini terkait anggaran yang tidak terlalu besar.
“Karena secara volume tidak seperti wilayah lain. Seperti contohnya, bencana longsor juga skala kecil, jadi kami merasionalkan anggaran untuk penanganan. Jika banyak, kami akses Baznaz untuk sinergi. Kalau opsar, kami kolaborasi dengan Tagana Dinsos,” ungkap Prayitno.
Demi memaksimalkan penanganan bencana, BPBD Kota Malang memiliki TRC. Disitu, mereka bertugas untuk menilai kerusakan yang terjadi akibat bencana.
“Jadi mereka melaporkan secara global, untuk kerugian yang lain melekat pada OPD teknis lainnya,” ucap Prayitno.
Kesiapsiagaan Bencana Tentang Isu Terbaru dan Pelaksanaan Penanganan
Isu megatrust menjadi salah satu isu yang sangat sering diperbincangkan. Karena masyarakat disebut cukup terguncang dengan isu yang berkembang.
Dalam hal ini, BPBD Kota Malang juga telah melakukan sosialisasi terkait isu tersebut. Karena sebagai OPD pengampu, pihaknya memiliki tugas untuk melakukan sosialisasi terkait kebencanaan.
Baca Juga : Wonosari Malang Diterjang Angin Kencang, Picu Pohon Tumbang hingga 3 Rumah Rusak
“Isu megatrust sulit diprediksi di Malang Kota, terdampak atau seperti apa. Akan tetapi, kami tetap waspada, tapi isu kebencanaan ini kami sudah melakukan kajian hingga mapping rawan bencana,” beber Prayitno.
Untuk mapping bencana sendiri, Prayitno mengaku juga melihat kebutuhan dari masyarakat. Sementara, untuk mitigasi dan kontigensi sudah dilakukan. “Kami belum teruji dengan peristiwa, tapi kesiapan kita sudah bisa dilihat,” ujar Prayitno.
Inovasi BPBD Kota Malang untuk Memaksimalisasi Penanganan Bencana
Inovasi yang dilakukan BPBD Kota Malang untuk mempercepat penanganan bencana patut di apresiasi. Sebab, sejumlah barang yang dibutuhkan untuk penanganan bencana dibeber di lima kecamatan di Kota Malang.
“Setiap kecamatan sudah punya tenda darurat, senzo, perahu kecil untuk masuk gang sudah ada. Harapan kami ketika ada peristiwa lebih cepat,” ungkap Prayitno.
Inovasi kedua yakni Early Warning System (EWS) yang terpasang di 24 titik di Kota Malang. Semula, EWS hanya sirine yang bisa didengar area lokal.
“Semula sirine EWS bisa didengar lokal area. Kemudian sirine kami tambahkan aplikasi pesan singkat untuk seluruh rumah yang diprediksi menjadi korban. Mulai dari warga sekitar sungai, RT, RW, Lurah hingga Camat. Untuk pimpinan wilayah agar mereka tahu langkah apa yang akan dilakukan,” beber Prayitno.
“Selanjutnya, notifikasi itu kami harap bisa sampai ke pimpinan, dalam hal ini bapak Sekda Kota Malang,” imbuh Prayitno.
Rencana Kedepan Maksimalkan Sosialisasi Merata dan Maksimal
Kedepan, BPBD Kota Malang ingin sosialisasi dapat terlaksana dengan maksimal. Dalam hal ini dengan sosialisasi mobile yang dapat disaksikan masyarakat secara merata di Kota Malang.
“Kami akan buat mobil edukasi bencana, tapi itu mahal, semoga disetujui oleh pimpinan. Mobil itu memuat edukasi bencana yang lebih disukai anak-anak, Ada LED besar, sound sistem dan sebagainya. Sehingga dengan mobil tersebut, supaya masyarakat lebih aware terhadap bencana,” kata Prayitno.
Dijelaskan Prayitno, masyarakat Kota Malang terus mengalami peningkatan. Hal itu seiring adanya mahasiswa yang menempuh pendidikan di Kota Malang. Belum juga masyarakat Kabupaten Malang dan Kota Batu yang melakukan aktifitas di Kota Malang.
“Nah, bencana kan tidak tahu kapan akan terjadi. Kesiapsiagaan itu yang kami terus galakkan. Kedepan kami akan produksi konten berisi pesan untuk berbagai segmentasi masyarakat hingga segmentasi kebencanaan,” tukas Prayitno.
