JATIMTIMES - Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dan calon wakil Bupati Bondowoso nomor urut 01, Ra Hamid-Ra As'ad (Rahmad) jika terpilih berkomitmen membebaskan pajak bumi dan bangunan (PBB) bagi warga kategori miskin ekstrem.
Hal itu disampaikan oleh Cabup 01 Ra Hamid saat memaparkan visinya dalam debat ketiga Pilkada 2024 Bondowoso di Hotel Palm, Selasa (19/11/2024).
Baca Juga : DPR RI Riyono: Kenaikan PPN 12 Persen di 2025 Akan Bebani Petani, Peternak dan Nelayan Semakin Berat
Adapun tema debat kandidat kali ini yakni soalnPajak, Pengelolaan APBD, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup serta Pariwisata.
Dalam paparannya, Rahmad berkomitmen mendorong pembangunan ekonomi, memajukan usaha mikro dan mengutamakan kepentingan umum.
“Jadi filosofinya adalah hak masyarakat diutamakan baru bicara soal kewajibannya,” kata pria bernama lengkap KH Abd Hamid Wahid tersebut.
Menurutnya, jika masyarakat berdaya maka partisipasi di sektor pajak dengan mudah bisa ditingkatkan.
Tidak hanya itu kata dua, kepercayaan publik harus dibangun dengan menghadirkan birokrasi yang bersih dan profesional.
“Masyarakat tahu banyak pejabat yang fleksing pakai uang pajak. Itu membuat masyarakat enggan untuk taat pajak,” terang dia.
Digitalisasi dan kesejahteraan petugas pajak juga menjadi salah satu fokus Paslon Rahmad.
Jika dirinya diberikan amanah memimpin Bumi Ki Ronggo, maka Rahmad akan membebaskan PBB bagi masyarakat dengan ekonomi yang sangat terbatas Atau miskin ekstreme.
Baca Juga : Ukraina Peringati 1.000 Hari Invasi Rusia, Targetkan Perdamaian Tahun Depan
“Ini sebagai wujud prinsip keadilan pajak dan keberpihakan kepada rakyat,” imbuh dia.
Sementara dalam dalam rangka meningkatkan pajak. Ra Hamid dan pasangannya akan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi dengan mengedepankan empat prinsip pajak. Yakni keadilan, kepastian, kemudahan dan efisiensi.
Kemudian dalam pengelolaan APBD dia akan menggunakan prinsip yang tepat, cepat, akuntabel dan pro rakyat.
Tidak hanya lanjut dia, kualitas birokrasi juga penting untuk menciptakan profesionalitas, aparat yang cepat tanggap melayani.
Sebab birokrasi yang tidak berkualitas maka kinerjanya akan bermasalah dan berdampak pada penyerapan APBD lambat, pembayaran Siltap lambat, pembayaran honor guru ngaji lambat, pembangunan infrastruktur lambat sehingga masyarakat yang akan menjadi korban.
“Ini yang sering terjadi di Bondowoso. Kita ingin tidak terjadi pagi di masa-masa yang akan datang,” tegas dia.
