JATIMTIMES - Pada debat publik kedua Pilkada Kota Blitar, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota, Syauqul Muhibbin (Mas Ibin) dan Elim Tyu Samba (Mbak Elim), menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan berbasis teknologi melalui sistem e-budgeting untuk menjamin transparansi anggaran.
Di hadapan warga dan pendukung yang memenuhi lokasi debat, pasangan yang diusung oleh PKB, Demokrat, PAN, Nasdem, dan PKS ini memaparkan konsep pengelolaan anggaran yang terukur dan mudah diakses masyarakat guna meningkatkan partisipasi publik.
Baca Juga : Pengurus, Kader, dan Simpatisan Gerindra hingga Akar Rumput Siap Menangkan Ipuk-Mujiono
Dalam segmen debat yang membahas efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam manajemen pemerintahan, Mbak Elim menegaskan bahwa sistem e-budgeting menjadi bagian tak terpisahkan dari visi mereka.
“Kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berbasis smart governance. Jadi, semua program dan anggaran akan terbuka kepada masyarakat, melalui platform digital e-budgeting di Bappeda Kota Blitar,” jelasnya.
Menurut Elim, keterbukaan ini akan mendorong partisipasi warga dalam pengawasan dan pengambilan keputusan sehingga pemerintahan lebih efisien dan tepat sasaran. Mas Ibin menambahkan bahwa e-budgeting tak hanya melibatkan publik pada tahap perencanaan dan penganggaran tetapi juga pada evaluasi dan pelaporan.
“Nantinya, hasil pembangunan dan laporan pertanggungjawaban juga akan dipublikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat bisa mengkritisi dan ikut mengawasi,” ujarnya.
Bagi pasangan ini, transparansi bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan hak warga untuk mengetahui kemana uang rakyat digunakan.
Respon Paslon Lain
Pasangan nomor urut 01, Bambang Rianto dan Bayu Setyo Kuncoro, yang diusung oleh PDIP, Golkar, dan PPP, juga menyoroti pentingnya transparansi. Bambang menyebutkan bahwa pemerintahan seharusnya terbuka dan memungkinkan masyarakat mengakses informasi anggaran melalui website resmi pemerintah.
Ia pun berkomitmen untuk menerapkan konsep smart city guna mempermudah akses publik. “Kami juga ingin anggaran terbuka kepada masyarakat luas, tidak hanya melalui e-budgeting tetapi juga melalui media massa dan LSM,” paparnya.
Namun, jawaban Bambang ini terpotong waktu karena aturan debat yang ketat.
Pada segmen debat selanjutnya, saat ditanya oleh warga tentang cara memastikan anggaran dikelola secara transparan, efektif, dan efisien, Mas Ibin menguraikan langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Menurutnya, perencanaan yang melibatkan masyarakat dari awal adalah kunci untuk efektivitas dan efisiensi anggaran.
“Perencanaan ini berlandaskan kebutuhan dan harapan masyarakat. Dengan demikian, program yang dirumuskan benar-benar untuk masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi target birokrasi,” jelasnya.
Mbak Elim juga menekankan pentingnya skala prioritas. Dalam pengelolaan anggaran, ia mengingatkan bahwa tidak semua program bisa dilaksanakan sekaligus. “Kami akan bekerja sama dengan pihak berwajib seperti kepolisian dan kejaksaan dalam pengawasan dan pelaksanaan, sehingga tidak ada penyelewengan anggaran,” ujarnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa prioritas anggaran harus sesuai dengan kebutuhan mendesak warga dan berkelanjutan untuk kepentingan jangka panjang.
Pasangan Mas Ibin dan Mbak Elim juga menyinggung soal pemborosan anggaran yang kerap terjadi akibat perencanaan yang tidak matang. Mas Ibin menekankan pentingnya merencanakan pembangunan dengan baik agar tidak terjadi pembangunan yang hanya bersifat sementara atau pembongkaran yang berulang.
“Sering kali kita melihat pembangunan yang setengah-setengah karena anggaran terbatas. Padahal, kita harus berpikir ke depan untuk kebutuhan jangka panjang, bukan hanya untuk memenuhi tuntutan sesaat,” ungkapnya.
Baca Juga : Cabup Sanusi Beri Koreksi: Angka Kemiskinan Kabupaten Malang Turun Banyak
Selain itu, Mbak Elim menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program, mereka akan memilah dan memilih proyek-proyek yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dengan begitu, anggaran dapat dikelola secara optimal tanpa perlu menambah beban bagi masyarakat kecil.
Komitmen pasangan ini terhadap akuntabilitas juga tergambar dari rencana untuk melibatkan para ahli dalam mengevaluasi setiap program. Mas Ibin menegaskan bahwa setelah pelaksanaan, setiap proyek akan dinilai ulang dan hasil evaluasi itu disampaikan kepada publik.
“Kami berupaya agar laporan pertanggungjawaban juga menjadi perhatian masyarakat. Ketika publik turut mengevaluasi, mereka bisa memberi masukan atau kritik untuk perbaikan selanjutnya,” kata Mas Ibin.
Pada kesempatan itu, Mbak Elim juga menambahkan pentingnya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk menjaga efektivitas dan efisiensi program. “Kita perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum agar pengawasan dapat berjalan optimal,” katanya.
Hal ini diyakini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan yang transparan dan bersih. Menanggapi usulan ini, pasangan Bambang-Bayu mengingatkan pentingnya alokasi anggaran sesuai dengan ketentuan mandatory spending. Bambang menyebutkan bahwa pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur telah ditentukan porsinya dalam APBD, dan itu harus dilakukan dengan tepat dan efisien.
“Pemerintah harus mengikuti aturan alokasi anggaran untuk sektor-sektor penting, sehingga tidak ada ketimpangan,” jelasnya.
Mas Ibin merespon bahwa memang aturan wajib perlu dipatuhi, tetapi seharusnya anggaran juga bisa lebih aplikatif sesuai kebutuhan masyarakat. Menurutnya, pemerintah tak hanya mengikuti aturan kaku, tetapi harus memenuhi kebutuhan warga, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Kami ingin agar pemerintah benar-benar memperhatikan keinginan masyarakat, bukan hanya mengejar kepentingan politik atau birokrasi,” tandasnya.
Debat ini menjadi momen penting bagi warga Kota Blitar untuk mengetahui lebih jauh visi dan misi calon pemimpin mereka dalam mengelola anggaran. Mas Ibin dan Mbak Elim memprioritaskan keterbukaan anggaran melalui e-budgeting dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap pembangunan. Hal ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas keresahan warga terkait anggaran yang selama ini dirasa kurang transparan.
Dengan pendekatan partisipatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pasangan ini berkomitmen untuk menciptakan Kota Blitar yang tidak hanya maju tetapi juga bersih dan akuntabel.
“Hanya dengan transparansi dan partisipasi masyarakat, kita bisa mewujudkan pemerintahan yang benar-benar hadir untuk rakyatnya,” tutup Mas Ibin.
