JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih berkomitmen untuk dapat terus menekan angka stunting. Berbagai strategi dilaksanakan secara kolaboratif antara Pemkot Malang dengan berbagai stakeholder terkait. Upaya itu pun berbuah positif pada turunnya angka stunting.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Kota Malang mengalami penurunan signifikan. Tahun 2021, persentase angka stunting tercatat sebesar 25,7%, lalu turun menjadi 18,4% di tahun 2022, dan menjadi 17,3% di tahun 2023.
Baca Juga : Pastikan Kenyamanan Pelanggan, 7 Pedagang di Pasar Oro-oro Dowo Terima Sertifikat Halal
Sementara itu, berdasarkan bulan timbang juga menunjukkan penurunan prevalensi stunting dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terekam sebesar 9,4% dan turun menjadi 8,1% pada bulan September tahun 2024.
Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso mengungkapkan bahwa penurunan prevalensi stunting di Kota Malang menunjukkan trend positif. Namun dirinya tak ingin berhenti dengan hasil itu saja.
Sebab menurutnya, angka prevalensi yang tersisa menandakan bahwa masih terdapat kasus stunting di beberapa wilayah Kota Malang. Tentu hal ini memerlukan intervensi secara intensif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait.
Untuk audit stunting semester II tahun 2024 ini, pengambilan kasus untuk audit stunting ini didasarkan pada prioritas daerah lokasi fokus stunting tahun 2024 dan berdasarkan data timbang bulan Juli 2024.
“Setelah diadakan mini lokakarya, teridentifikasi 12 kasus stunting di Kota Malang yang memerlukan penanganan lebih lanjut. Kasus ini berasal dari enam kelurahan, yakni Pandanwangi, Bumiayu, Bandungrejosari, Dinoyo, Arjowinagun, dan Mulyorejo,” ujar Erik dalam kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting, belum lama ini.
kegiatan Diseminasi Audit Kasus Stunting itu pun menurutnya menjadi ajang untuk menyelaraskan dan mengevaluasi upaya penurunan stunting. Yang tentunya dengan melibatkan semua sektor.
Erik yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) ini menuturkan, masih adanya kasus stunting di Kota Malang juga dipicu sejumlah faktor. Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial P3AP2KB Kota Malang ada faktor lain selain berkaitan dengan gizi.
Yakni paparan asap rokok (39,8%), kadar hemoglobin (Hb) ibu hamil rendah (19,3%), kurang energi kronis (5,8%), belum menggunakan KB (9,5%), jumlah anak lebih dari dua orang (18,2%), sanitasi kurang layak (1,5%), dan tidak memberikan ASI eksklusif (5,8%).
Baca Juga : Target RAPBD 2025 Pemprov Jatim Tuai Sorotan Fraksi PKS, Puguh Wiji Pamungkas: Jangan Pesimis
Tentu untuk menyelesaikan problem tersebut harus ada kolaborasi dari semua pihak, termasuk peran aktif dari masyarakat. Berbagai langkah strategis dilakukan sebagai wujud peran serta perangkat daerah dalam penanganan sasaran audit kasus stunting.
Diantaranya adalah penyaluran bantuan pangan bersumber dari minifood estate oleh Dinas ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) kepada sasaran audit. Kemudian pengajuan bantuan pengobatan dan bahan pangan protein hewani tinggi untuk sasaran audit kepada Baznas melalui Dinsos P3AP2KB.
Fasilitasi pemberian formula PKMK sesuai perhitungan kebutuhan spesialis oleh Dinas Kesehatan, fasilitasi kelanjutan pendidikan sasaran audit yang ditempuh melalui pendidikan non formal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud).
Selanjutnya adalah fasilitasi pengurusan dan kesesuaian data administrasi kependudukan sasaran audit oleh Dispendukcapil serta realisasi DPUPRPKP dalam perbaikan akses jamban dan sanitasi lingkungan sasaran audit sesuai dengan standar kesehatan.
Selain itu, mitra pemerintah juga turut berkontribusi dalam penanganan sasaran audit stunting ini, dengan melakukan pendampingan psikologis sasaran audit bersama dengan psikolog klinis. Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dan Persatuan Obstetri Ginekologi Indonesia (POGI) juga memberikan fasilitasi konsultasi kondisi medis sasaran audit.
Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah juga memberikan fasilitasi untuk Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) terkait kehidupan berumah tangga dan dispensasi nikah.
