JATIMTIMES - Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Malang Didik Gatot Subroto menyoroti permasalahan Non-Performing Loans (NPLs) atau kredit macet yang saat ini tengah dialami Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) se-Kabupaten Malang.
Persoalan itu dibahas Didik dalam Rapat Koordinasi bendahara pada perangkat daerah, kecamatan dan KPRI se-kabupaten Malang yang merupakan tindak lanjut dari pembahasan RARK-RAPB tahun 2025 KPRI Pemerintah Kabupaten Malang di Aula PGRI Kabupaten Malang.
Baca Juga : Tingkakan Wawasan dan Akses Pembiayaan, UPT PT dan HMT Jember Gelar Pertemuan Peternak Domba
Mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini mengatakan, dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut RARK-RAPB Tahun 2025 KPRI Kabupaten Malang dapat menemukan solusi atas berbagai kendala yang dialami, termasuk permasalahan Non-Performing Loans (NPLs) atau kredit macet.
"Karena apabila rasio NPLs ini terus mengalami peningkatan, maka dikhawatirkan hal tersebut akan berisiko terhadap penerimaan laba koperasi, sekaligus dapat memengaruhi kinerja KPRI secara signifikan," ujar Didik dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).
Untuk mengatasi permasalahan ini, pihaknya mengaku akan melibatkan secara langsung Inspektorat Daerah Kabupaten Malang untuk menekan para anggota koperasi yang tidak memenuhi kewajiban membayar angsuran tepat waktu agar segera melakukan pembayaran.
Pihaknya pun berpesan agar semua pihak, mulai dari bendahara gaji masing-masing perangkat daerah, pengurus KPRI se-Kabupaten Malang, serta dari Bank Jatim dapat membahas solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan yang saat ini sedang dialami. "Saya berpesan agar semua pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk saling berkoordinasi sekaligus saling sharing terkait inisiasi yang mungkin dapat diupayakan bersama, sehingga permasalahan KPRI Kabupaten Malang dapat segera terselesaikan," ujar Didik.
Pejabat publik yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa Tunjungtirto, Singosari ini pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun dialog dan ruang diskusi dengan penuh semangat.
Baca Juga : BPBD Jatim Gandeng IGI, Libatkan Guru untuk Sosialisasi dan Edukasi Bencana
Menurutnya, hal itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan terbaik bagi KPRI Kabupaten Malang ke depannya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang tentunya akan selalu siap memberikan dukungan terhadap upaya-upaya positif yang dilakukan KPRI Kabupaten Malang. "Saya optimis bahwa dengan kerja sama yang baik antara pengurus dan anggota, dan juga stakeholders terkait, maka kita akan dapat mewujudkan visi dan misi koperasi ini, yang pada akhirnya juga akan memberikan manfaat kesejahteraan yang lebih besar," kata Didik.
Terlebih lagi, menurut Didik, KPRI merupakan salah satu aset berharga bagi para pegawai negeri di lingkungan Pemkab Malang. Pasalnya, koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung kesejahteraan para anggota, terutama dalam aspek finansial dan ekonomi.
