JATIMTIMES - Banyaknya masalah pertanahan di Kota Batu yang merugikan masyarakat tak kunjung usai. Kasus-kasus pertanahan turut menjadi perhatian calon wali kota dan wakil wali kota. Salah satunya Firhando Gumelar, pihaknya berupaya menyiapkan taktik untuk mengurai masalah pertanahan di daerah.
Firhando Gumelar yang maju dengan calon wakilnya H. Rudi berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus pertanahan di Kota Batu. Sebab selain masyarakat juga banyak merugikan pemerintah, hingga sektor bisnis swasta.
Baca Juga : Safari Budaya Mas Ghoni: Menghidupkan Nilai Sejarah di Candi Simping
Ia mengaku sudah memiliki rencana jitu untuk mencari jalan keluar terkait permasalahan, konflik, dan sengketa pertanahan di Kota Batu. Baik jalur litigasi maupun non litigasi. Sebab, jika permasalahan pertanahan di Kota Batu bisa selesai, ia meyakini seluruh pihak di Kota Batu akan merasakan dampak positifnya.
"Kalau turun ke warga, banyak yang curhat dan laporan mengenai kasus pertanahan di Kota Batu. Setelah berkonsultasi dengan berbagai pihak dan melakukan kajian, kami berjanji akan mengurai dan sebisa mungkin menyelesaikan kasus pertanahan di Kota Batu melalui negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang berlandaskan Undang-Undang Pokok Agraria 1960," kata Firhando Gumelar saat dikonfirmasi di Posko Pemenangan Gumelar-Rudi Jalan Imam Bonjol Kota Batu, belum lama ini.
Persoalan pertanahan yang telah berlangsung bertahun-tahun di Kota Batu, diakuinya memang tidak mudah diselesaikan. Akan tetapi dengan kajian serta menggandeng Kantor Pertanahan Kota Batu, BPN Pusat, hingga mengikutsertakan aparat penegak hukum, diharapkan bisa selesai dengan lebih cepat.
Menurut dia, dengan menyelesaikan persoalan pertanahan di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu akan lebih dalam pembangunan, melalui cetak biru atau blue print masa depan. Tata kota dengan rencana tata ruang wilayah yang jelas, bisa menjadikan Kota Batu lebih tertata dan maju.
Baca Juga : Moreno Soeprapto bersama Paslon Nurochman-Heli Pantau Pengobatan Gratis
Sehingga pembangunan itu berkelanjutan sesuai dengan blue print yang sudah ada. Salah satu caranya, kita harus menyelesaikan permasalahan pertanahan ini dulu. Menurut dia masyarakat harus mendapat jaminan akan kepastian hukum soal kepemilikan tanahnya yang akan coba riuraikan dalam 5 tahun ke depan.
"Banyak kota wisata di luar Indonesia itu bisa tertata dengan baik wilayahnya, karena mereka ada blue print pembangunan yang modern dan berjangka panjang. Kota Batu harus bisa melakukan itu juga," harapnya.