JATIMTIMES - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Plt Bupati Banyuwangi menandatangani dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara ( KUA- PPAS ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna dewan yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Banyuwangi, Jumat (25/10/2024).
Rapat paripurna dewan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara dan dihadiri antara lain; pimpinan dan anggota DPRD Banyuwangi, Plt Bupati yang didampingi Pejabat Sekda Kabupaten Banyuwangi, Asisten, staf ahli dan beberapa pimpinan SKPD, Camat, Lurah dan beberapa undangan lain.
Baca Juga : AKD Lengkap, DPRD Kota Malang Kebut Rancangan APBD 2025
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Banyuwangi, Ruliyono dalam penyampaian resume hasil rapat mereka dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Banyuwangi, antara lain mengungkapkan, penyusunan rancangan APBD didasari atas hasil sinkronisasi RKPD pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
“Atas dasar tersebut kita sepakat bahwa konsepsi RKPD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 bertemakan “ Penguatan Ekosistem Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Mendukung Transformasi Ekonomi Yang Berkelanjutan,” ujar Ruli.
Lebih lanjut dia mengungkapkan dewan dan TAPD Banyuwangi menyadari ketergantungan pemerintah daerah atas bantuan anggaran dari pemerintah pusat maupun provinsi sangat tinggi. Oleh sebab itu Badan Anggaran sepakat bahwa Kebijakan Umum APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2025 diorientasikan dalam rangka; merespon dinamika perekonomian, antisipasi terhadap problem yang dimungkinkan akan terjadi serta sebagai rancangan langkah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi.
Sementara Plt Bupati Banyuwangi H. Sugirah mengungkapkan sebagaimana telah disampaikan di awal penyampaian Rancangan KUA dan PPAS ini, bahwa APBD Tahun 2025 dirancang sebagai upaya antisipatif terhadap tantangan ekternal yang masih berat.
Sejumlah faktor global maupun domestik akan mempengaruhi jalannya perekonomian di 2025 yang disebabkan oleh kebijakan pengetatan moneter serta arah dan strategi kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk mendorong transformasi ekonomi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kapasitas fiskal Banyuwangi.
“Kebijakan umum APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 diarahkan untuk merespon dinamika perekonomian, antisipasi terhadap problem yang dimungkinkan masih akan terjadi, serta rancangan langkah afirmasi (affirmative action) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” ujar H. Sugirah.
