JATIMTIMES - Salah satu aktivis senior di Kabupaten Situbondo bernama Amirul Mustafa melaporkan seorang oknum kepala desa di Wilayah Suboh, berinisial HS ke Bawaslu karena diduga melakukan pelanggaran pilkada dan pelanggaran administratif.
Pria yang akrab disapa Amir itu mengatakan bahwa tujuannya melaporkan HS adalah sebagai salah satu bentuk pengawasan partisipatif yang sudah dicanangkan oleh Bawaslu Kabupaten Situbondo.
"Kali ini kami akan melaporkan salah satu kepala desa yang kami duga telah melakukan pidana pilkada dan pelanggaran administrasi. Ada dua dasar hukum yang menjadi dasar kami melaporkan yakni Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa berikut perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 1 tentang pilkada," jelas Amir, Senin (14/10/2024).
Selain itu Amir juga mengatakan pada Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dijelaskan bahwa adanya larangan kepala desa itu untuk terlibat dalam kampanye. Sedangkan pada video yang beredar ditayangkan bahwa HS melakukan ajakan untuk mendukung pemenangan salah satu paslon pada pilkada Kabupaten Situbondo.
"Laporan ini diharapkan kedepannya dapat menjadi contoh dan pengingat bagi kepala desa yang lain agar tidak melakukan kegiatan pelanggaran serupa," harap Amir.
Baca Juga : All Out PAN: Mardinoto Bupati Tulungagung
Pilkada ini, kata Amir, merupakan implementasi tata aturan perundang-undangan dalam bentuk kontestasi biar tidak bar-bar atau tetap sesuai dengan peraturan. "Semua sudah diatur dalam perundang-undangan, sehingga semua tindakan dalam pelaksanaan pilkada maupun pemilihan umum harus sesuai dengan peraturan yang ada, baik undang-undang maupun Peraturan KPU hingga Peraturan Bawaslu yang mengatur tentang pelaksanaan pilkada," pungkasnya.
