JATIMTIMES - Calon Bupati (Cabup) Malang HM. Sanusi memastikan tidak ada potongan dana kesehatan di Kabupaten Malang. Sebaliknya, politisi yang karib disapa Abah Sanusi ini bakal menambah insentif bagi para kader posyandu jika memang anggarannya memadai.
Namun demikian, Abah Sanusi mengharapkan pendataan jumlah kader posyandu harus valid. Sehingga bisa tepat sasaran dan tidak ada stigma pemotongan.
Baca Juga : Jaga Intensitas Performa, Arema Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Ujicoba dan Latihan Fisik
Pernyataan sang petahana tersebut disampaikan saat sesi tanya jawab bersama masyarakat saat kampanye di Desa Pucangsongo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Minggu (6/10/2024). Pada sesi tersebut, Koordinator Kader Posyandu Nur Ali meminta jika Abah Sanusi kembali terpilih sebagai Bupati Malang agar menambah kuota pemberian insentif bagi kader posyandu.
"Karena dari 48 kader, yang turun hanya 30-an. Akhirnya dari 30 kami cover (bagi) untuk 48. Tinggal berapa itu, belum untuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban)," ujarnya.
Setiap harinya, disampaikan Nur Ali, para kader posyandu dituntut untuk membantu sekaligus melayani keperluan kesehatan masyarakat. Di mana, dalam satu bulan minimal ada dua agenda yakni rapat dan pelaksanaan kegiatan posyandu.
"Belum lagi dimintai data yang bumil (ibu hamil) berapa, data yang lahir dan meninggal berapa. Jadi mohon nanti ada pertimbangan," imbuhnya.
Nur Ali menyebut, ada lima posyandu di Desa Pucangsongo. Sedangkan jumlah kader posyandu saat ini ada 48 orang. Di mana, yang masuk dalam penerima insentif hanya sekitar 30-an kader.
"Informasinya karena menyesuaikan kuota yang ada, yang melakukan pendataan jumlah kader itu dari Puskesmas," ujarnya.
Bagi para kader posyandu, disampaikan Nur Ali, pemberian insentif tersebut penting. Mengingat kondisi perekonomian masyarakat yang tak jarang mengharuskan para kader posyandu untuk melakukan iuran mandiri bila ada suatu kegiatan tambahan.
"Kami tidak banyak minta iuran ke warga, karena melihat kondisi masyarakat. Misalnya untuk kegiatan gizi yang lain, kami iuran untuk warga," imbuhnya.
Di sisi lain, Nur Ali berharap agar dana kesehatan yang turun dari pihak atau dinas pemerintah terkait agar dijadikan satu. Sehingga para kader posyandu tinggal melakukan eksekusi di lapangan. Sebab, jika tidak dikumpulkan dan sebaliknya masing-masing dinas terkait menyalurkan anggaran bergantian, maka para kader posyandu merasa kesulitan saat merealisasikan di lapangan.
"Termasuk menyangkut anggaran pendanaan stunting, itu dari beberapa dinas ada anggaran stunting. Sedangkan kami yang di bawah kelabakan, permasalahannya karena kadernya terbatas," ujarnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, sosok incumbent Abah Sanusi memastikan tidak ada potongan apapun di Kabupaten Malang. Termasuk penyaluran insentif kepada para kader posyandu.
"Tidak ada (potongan), yang ada datanya tidak masuk, nanti diluruskan. Kalau saya terpilih, semua (data kader posyandu) serahkan ke saya, nanti dikasih semua, tidak ada yang di potong-potong," tegasnya.
Baca Juga : Cabup Banyuwangi Nomor 2 Gus Makki Serap Aspirasi Pelaku UMKM dan Ekonomi Kreatif di BanyuwangiÂ
Abah Sanusi memastikan, bila pendataan jumlah kader posyandu konkret, maka pencairan insentif juga akan komplit.
"Sedangkan kalau awalnya yang diajukan 30-an, lalu ketika cair anggotanya jadi 48, ya pasti tidak bisa. Anggaran ini melalui perencanaan dewan, jadi tidak mungkin kalau datanya 48 lalu cair 30-an," ujarnya.
Terkait pendataan tersebut, Abah Sanusi yang kini juga masih menjabat sebagai bupati Malang tersebut mengaku bakal segera memanggil sejumlah pihak. Termasuk pihak puskesmas yang bertugas melakukan pendataan kader posyandu di Pucangsongo.
"Saya panggil puskesmas-nya. Kalau (kepala) puskesmas tidak benar, saya ganti," tegasnya.
Sementara itu, terkait banyaknya anggaran dari sejumlah dinas terkait pengentasan stunting, Abah Sanusi memastikan tidak ada ketimpangan. Sebab, alokasi anggaran telah disesuaikan dengan kebutuhan.
"Bantuan untuk stunting sebenarnya tidak overlapping. Memang ada dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dan juga dari Dinsos (Dinas Sosial). Terkait stunting memang ada banyak bantuan, harus diterima, namanya saja bantuan," tuturnya.
Ke depan, Abah Sanusi juga meminta kepada para kader untuk tidak lagi iuran mandiri. Sebaliknya, semua keperluan termasuk terkait pemenuhan gizi hingga pengentasan stunting bakal ditanggung pemerintah.
"Nanti laporkan kepada saya, sebenarnya masyarakat untuk penanganan stunting sudah tidak perlu diajak iuran, sudah ada (anggarannya)," imbuhnya.
Terakhir, Abah Sanusi juga berjanji untuk berupaya meningkatkan anggaran insentif bagi para kader posyandu. Sehingga diharapkan kesejahteraannya bisa meningkat.
"Jadi para kader posyandu, kader kesehatan. Tidak usah resah, saya pikir semua. Kalau perlu insentif-nya dinaikkan tahun depan," pungkas Abah Sanusi.
