JATIMTIMES - KPU Situbondo tetapkan 507.507 pemilih yang tersebar di 1030 TPS se kabupaten Situbondo. Hal tersebut tertuang dalam hasil rapat pleno terbuka rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT), Jumat (20/9/2024) di Hotel Lotus Kabupaten setempat.
Data DPT hasil pleno tersebut nantinya akan digunakan untuk Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubenur Jawa Timur serta Bupati dan Wakil Bupati Situbondo Tahun 2024.
Baca Juga : Didominasi Perempuan, Penetapan DPT Pilkada 2024 di Kabupaten Malang 2.060.576 Pemilih
Ketua KPU Situbondo, Hadi Prayitno mengatakan jumlah DPT Kabupaten Situbondo sebanyak 507.507 pemilih itu terdiri dari pemilih Laki Laki 244.799 dan Perempuan 262.708.
"Jumlah DPT tersebut merupakan hasil pleno rekapitulasi mengacu dari data pemilih sementara hasil perbaikan (DPS-HP) setelah dilakukan kajian kembali didapatkan DPT sebanyak 507.507 pemilih, jumlah TPS sebayak 1030 TPS di 136 Desa/kelurahan se Kabupaten Situbondo," ujar Hadi, Sabtu (21/9/2024) saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp.
Selain itu Hadi mengatakan, dari 1030 TPS 21 TPS di antaranya merupakan TPS lokasi khusus (Loksus) yakni di Pondok Pesantren (Ponpes) Walisongo 5 TPS, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo 13 TPS, Ponpes Nurul Huda dan Sumberbunga 2 TPS, Serta di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Situbondo 1 TPS.
"Untuk Jumlah Pemilih di Ponpes Wali Songo 2.129 orang, Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukerejo 6.587 orang, Ponpes Nurul Huda dan Ponpes Sumber Bunga 260 orang, serta Rutan Situbondo 477 orang," ungkap Hadi.
Baca Juga : Dukungan Berbagai Komunitas Mengalir untuk Sanusi-Lathifah di Pilkada 2024
Tidak hanya itu, Hadi mengatakan bahwa rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT tingkat Kabupaten/Kota Situbondo untuk Pilkada Tahun 2024 yang bertujuan untuk pemutakhiran data hak pilih. Selain itu juga memastikan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah berjalan dengan demokratis, jujur dan adil.
"Proses rekapitulasi ini dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak terkait, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan. Dengan adanya data pemilih yang akurat dan transparan, potensi terjadinya sengketa pemilihan akibat permasalahan data pemilih dapat diminimalkan," pungkasnya.
