JATIMTIMES - Mempromosikan lingkungan yang mendukung masyarakat sipil mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, menjadi satu fokus dari Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) dan Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia (SEPAHAM) Indonesia. Berbagai langkah strategis dilakukan, salah satunya melalui gelaran Kick-off Program BASIS (Building an Enabling Environment and Strong Civil Society in Indonesia) di Universitas Brawijaya (UB), Rabu (28/8/2024).
Untuk diketahui, Program BASIS ini telah berjalan selama emapt tahun dan mendapatkan pendanaan oleh Uni Eropa (EU) dan bertujuan untuk berkontribusi pada pencapaian masyarakat sipil dan ruang demokrasi yang inklusif, partisipatif, berdaya, dan mandiri di Indonesia.
Di sini, BASIS akan berperan dengan memfasilitasi peningkatan kapasitas teknis dan organisasi bagi organisasi masyarakat sipil dan organisasi bantuan hukum di tiga wilayah sasaran yaitu, Sumatera, Jawa, Kalimantan.
Baca Juga : Asyik, Setiap Pembelian Tiket Segara Volume 2 Dapat Voucher Diskon Tiga Putra
Lebih dari itu, BASIS juga akan memperkuat infrastruktur pendukung mereka, di dalamnya termasuk media dan alat pembelajaran bersama, sumber daya keuangan, mekanisme dukungan dari rekan-rekan sejawat, dan pelatihan teknis.
Fransisca Fitri, Direktur Eksekutif YAPPIKA mengatakan, bahwa Program BASIS merupakan aksi kolaboratif nyata untuk memperkuat peran dan ekosistem masyarakat sipil Indonesia dalam upaya mendorong demokrasi yang adil, substansial dan berkualitas.
"Sasarannya adalah generasi muda berusia 18-34 tahun serta kelompok minoritas dan kelompok marjinal," katanya.
YAPPIKA sendiri, dalam memasifkan berbagai gerakan positif juga melibatkan aktor ternama, yakni Reza Rahadian. Dalam paparannya, Reza menjelaskan tentang masyarakat sipil. Menurutnya, masyarakat sipil menjadi satu wadah berkumpulnya orang-orang yang punya kepentingan yang sama dan berjuang untuk kepentingan bersama.
"Masyarakat sipil sebagai saya, kamu, dan kita. Masyarakat sipil adalah sebuah arena di luar keluarga, negara, dan pasar, tempat orang-orang berkumpul untuk memperjuangkan kepentingan bersama tanpa menggunakan kekerasan dan paksaan, serta menghormati keberagaman," katanya.
Program ini kian efektif dengan pelibatan universitas-universitas yang akan berperan menjadi pusat pengetahuan untuk menggulirkan inisiatif dan sebagai ruang kolaboratif bagi berbagai pemangku kepentingan. Dari sini, tentunya mereka akan dapat berkontribusi dalam mendorong ruang demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sipil.
"Melihat cita-cita Generasi Emas, semua pihak harus berkolaborasi untuk mendukung upaya pemuda dalam membantu memecahkan isu sosial dan lingkungan hidup,
tentunya dengan pendekatan hak asasi manusia," imbuh Reza.
Prof. Widodo Ph.D.Med.Sc, Rektor Universitas Brawijaya menyambut baik program BASIS. Menurutnya, pemuda memiliki peran yang vital dalam pembangunan yang inklusif. Generasi muda yang visio5 dan peduli terhadap isu-isu strategis menjadi generasi yang memang sangatlah diperlukan keterlibatannya.
“Kami berkomitmen untuk mendukung program BASIS. Peran pemuda sebagai agen pembangunan inklusif tentu sangat diperlukan. Indonesia membutuhkan generasi muda yang
memahami dan mau memperjuangkan pembangunan tanpa meninggalkan prinsip supremasi hukum dan hak asasi manusia," ungkapnya.
Baca Juga : KKN Unikama Tingkatkan Kesejahteraan Desa Tangkilsari Melalui Berbagai Program Inovatif
H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam menyampaikan, bahwa masyarakat sipil adalah mitra strategis bagi kemitraan EU dan Indonesia. Dampak positif atas kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak ini dapat memberikan dampak pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat itu sendiri.
Untuk itu, kesatuan visi maupun misi ini menjadi satu hal penting dalam mendorong ruang sipil yang demokratis. Hal ini juga merupakan bagian dari lingkungan yang memungkinkan dalam mencapai kemajuan menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
"Dukungan ini melengkapi investasi EU di bidang pembangunan infrastruktur di bawah strategi Global Gateway. EU bangga dapat mendukung program BASIS untuk mendorong peran masyarakat sipil dalam pencapaian SDGs di Indonesia," paparnya.
Bogat Widyatmoko, Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan BAPPENAS menambahkan, bahwa pencapaian SDGs ini telah menjadi komitmen dari pemerintah Indonesia. Hal ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Implementasi Pencapaian SDGs.
"Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mencapai SDGs, khususnya dalam membangun lingkungan yang mendukung dan masyarakat sipil yang kuat," terangnya.
Anis Hidayah, Komisioner Komnas HAM 2022-2027 yang juga hadir dalam Kick-off Program BASIS mengatakan, bahwa Komnas HAM tentunya sangat mendukung dalam mendorong kemajuan edukasi maupun praktik HAM.
“Komnas HAM siap berkolaborasi dan terbuka untuk bekerjasama dalam memajukan pendidikan dan praktik HAM, melihat situasi HAM saat ini kita harus saling mendukung dan terus memajukan HAM," pungkasnya.
