JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Blitar telah mengambil langkah tegas dalam memastikan netralitas aparatur sipil negara (ASN) menjelang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024.
Dalam upaya mendukung penyelenggaraan pilkada yang demokratis, aman, dan bermartabat, wali kota Blitar telah mengeluarkan surat edaran (SE) resmi yang mengimbau seluruh ASN di lingkungan pemerintahan Kota Blitar untuk tetap netral dalam menjalankan tugas-tugasnya selama proses pilkada berlangsung.
Baca Juga : Berhasil Kendalikan Iklim, Pemkab Gresik Raih Penghargaan dari KLHK
SE tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Blitar untuk menjaga integritas dan profesionalisme ASN agar tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis yang dapat memengaruhi jalannya pilkada. Dengan adanya aturan ini, diharapkan seluruh pegawai pemerintah mampu menjalankan peran mereka sebagai pelayan publik dengan tetap mengedepankan prinsip netralitas dan tidak memihak kepada salah satu calon atau partai politik.
Sekretaris Daerah Kota Blitar Priyo Suhartono menyampaikan bahwa imbauan ini merupakan kebijakan yang berlaku secara nasional dan diterapkan serentak di seluruh Indonesia. “Ya di mana pun di Indonesia ini serentak. Jadi, imbauan ini secara serentak secara nasional, termasuk di Kota Blitar, sudah berkali-kali menjelang hari H untuk pilkada ini. Netralitas semuanya, ASN, TNI, Polri, dan juga penyelenggara pemilu harus tetap ditegakkan,” ujar Priyo, Jumat (9/8/2024).
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya peran ASN dalam menjaga kredibilitas dan integritas proses demokrasi di daerah. Pemerintah Kota Blitar tidak hanya menekankan pentingnya netralitas, tetapi juga mengingatkan seluruh pegawai untuk memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan dalam SE tersebut.
Selain itu, Pemerintah Kota Blitar melakukan sosialisasi secara intensif terkait isi dari surat edaran tersebut kepada seluruh ASN guna memastikan bahwa semua pegawai memahami tanggung jawab mereka dalam menjaga netralitas selama proses pilkada berlangsung. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah adanya pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi dan merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan yang sama, Priyo juga menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada ASN yang melanggar aturan netralitas tersebut. Jika ditemukan adanya pelanggaran, maka akan ada sanksi tegas yang diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Baca Juga : Berpotensi Jadi Calon Tunggal, Sanusi: Bukan Lemahnya Demokrasi
"Kami akan mengawasi secara ketat dan jika ditemukan pelanggaran, sanksi tegas akan diberlakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Netralitas adalah harga mati, dan kami tidak akan mentolerir adanya penyimpangan yang dapat mencederai integritas proses demokrasi ini," ujar Priyo.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemerintah Kota Blitar berharap dapat memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan kondisi yang kondusif dan memastikan bahwa Pilkada 2024 dapat berlangsung dengan jujur, adil, dan transparan. Seluruh ASN diimbau untuk tetap fokus pada tugas dan tanggung jawab mereka sebagai abdi negara serta tidak tergoda untuk terlibat dalam kegiatan politik yang dapat merusak reputasi dan profesionalisme mereka.
Pemerintah Kota Blitar terus berupaya untuk memastikan bahwa proses pilkada dapat berjalan dengan baik, tanpa adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan. Dengan demikian, hasil pilkada diharapkan dapat mencerminkan kehendak rakyat yang sesungguhnya, serta menghasilkan pemimpin yang mampu membawa perubahan positif bagi Kota Blitar ke depannya.
