JATIMTIMES - Sejumlah fungsionaris DPD Partai Golkar, terdiri dari pengurus pleno, hasta karya (sayap partai) dan pimpinan Golkar kecamatan se-Kabupaten Jember, Jumat (9/8/2024) menggelar pertemuan untuk menyatakan sikap politik dalam menghadapi Pilkada Jember 2024.
Dalam pertemuan tersebut, mereka menyatakan sikap untuk menjalankan Tri Sukses Partai Golkar (Sukses Pileg, Sukses Pilpres, dan Sukses Pilkada) serta mengamankan hasil putusan rapimda (rapat pimpinan daerah). Dalam rapimda, diputuskan akan mendukung kader Partai Golkar H Karimullah Dahrujadi atau Ji Karim sebagai kader sekaligus ketua DPD untuk ikut dalam kontestasi Pilkada Jember.
Baca Juga : Jawa Timur Diperkirakan Bakal Jadi Magnet Pendaftar CPNS 2024
Nurdiansyah Rahman, selaku ketua Bapilu DPD Partai Golkar Jember, menyatakan bahwa pertemuan kader dan fungsionaris partai untuk menyatakan sikap, terutama dalam mengamankan hasil rapimda.
"Dalam rapimda, sudah jelas bahwa Karimullah Dahrujadi sebagai kader partai agar direkomendasi atau mendapat tugas dari DPP untuk ikut kontestasi pilkada, baik sebagai calon bupati (cabup) maupun calon wakil bupati (cawabup)," ujar Nunung, panggilan Nurdiansyah Rahman.
Menurut Nunung, kader Partai Golkar harus ikut kontestasi Pilkada Jember 2024 karena selain berhasil menyukseskan pileg dan pilpres -dari sebelumnya hanya memiliki wakil di parlemen Jember 2 kursi meningkat menjadi 6 kursi sehingga ada peningkatan 300 persen.
Selain itu, Pilkada 2024 harus dimaknai sebagai momentum kritis, momentum strategis, dan juga momentum menumbuhkembangkan Partai Golkar di masa mendatang.
"Pilkada itu harus dimaknai sebagai momentum kritis, strategis, dan untuk menumbuhkembangkan partai dalam menghadapi Pemilu 2029 mendatang. Jadi, menempatkan Haji Karim sebagai calon bupati atau calon wakil bupati, sesuai hasil rapimda, merupakan keputusan mutlak dan harga mati," tegas Nunung.
Nunung juga mengingatkan DPW dan DPP agar mendengar aspirasi dari kader Golkar di daerah. Kadee jangan dianggap sekadar pelengkap partai. "Kepada pengurus DPW dan DPP, tolong jadikan kami sebagai kader dan bukan sebagai tumbal partai," ujarnya.
Baca Juga : MPM Honda Jatim 17 Musim Wujudkan Mimpi Generasi Muda di Honda DBL
Sementara Agustono yang juga kader senior DPD Partai Golkar Jember menegaskan bahwa hak politik dan hak konstitusi kader Partai Golkar, baik di pusat, propinsi maupun daerah, sama. Tanpa ada pengurus daerah, DPW maupun DPP juga tidak akan ada.
"Keberadaan kader Golkar di mana pun posisinya, memiliki hak yang sama, termasuk dalam menentukan calon kepala daerah. Dan jangan dianggap kader partai yang di daerah adalah kader ndeso. Kami juga memiliki hak politik yang sama dengan yang lainnya, termasuk di DPW dan DPP," ujarnya.
Ada dua pernyataan sikap yang disampaikan sejumlah fungsionaris Partai Golkar Jember. Yakni, memohon kepada DPP Partai Golkar untuk memberikan rekomendasi dan tugas kepada kader terbaik Partai Golkar Kabupaten Jember Karimullah Dahrujiadi diusung sebagai bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah Kabupaten Jember 2024 sesuai keputusan Rapimda Partai Golkar, sebagai bentuk apresiasi dan sekaligus proses kaderisasi berjenjang di internal partai.
Yang kedua, akan mengawal dan memperjuangkan kader internal Partai Golkar untuk berproses dalam kontestasi Pilkada Kabupaten Jember 2024. "Jika suara kami tidak direspons DPW atau DPP, kami akan mendatangi kantor DPW maupun DPP. Bila perlu, akan bermalam sampai aspirasi kami didengarkan," tegasnya.
