JATIMTIMES - Kabupaten Situbondo resmi dideklarasikan sebagai kabupaten Open Defecation Free (ODF) di Jawa Timur oleh tim verifikasi. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Tim Verifikator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Provinsi Jatim, dr Ninis Herlina Kiranasari di Pendapa Aryo Situbondo, Rabu (7/8/2024).
"Kami mewakili tim Verifikasi STBM Provinsi Jawa Timur mendeklarasikan Kabupaten Situbondo sebagai kabupaten ODF yang ke 35 di Provinsi Jawa Timur," ujar dr. Ninik.
Baca Juga : PKB Turba Sapa 7 Ribu Kader, Sosialisasikan Lathifah Shohib di Pilkada Kabupaten Malang 2024
Usai menghadiri dan menerima langsung penghargaan tersebut, Bupati Situbondo Karna Suswandi mengatakan jika pencapaian sebagai kabupaten ODF memang belum sempurna, oleh karena itu menurutnya diharapkan kualitas ODF ini bisa ditingkatkan secara bersama-sama untuk dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ke depannya.
Tidak hanya itu, Karna Suswandi juga menyampaikan bahwa pihaknya akan terus berusaha, karena masyarakat yang sehat akan memberikan kontribusi yang positif dalam berbagai hal. Seperti kontribusi peningkatan perekonomian dan berbagai potensi yang ada di daerah.
"ODF menjadi point penting bagi kita untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan banyak hal. Bahkan deklarasi ODF ini tidak mungkin bisa dilakukan manakala tidak ada partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat," ujar Bupati Karna.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Situbondo dr. Sandy Hendrayono menjelaskan, ODF atau stop buang air besar sembarangan merupakan pilar utama dari lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Saat ini yang disurvei adalah stop buang air besar sembarangan atau ODF.
dr Sandy menjelaskan jika ke-lima pilar dalam penilaian ODF antara lain, Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS), Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS), Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMRT), Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (PSRT), dan Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
"Jadi yang dideklarasikan sekarang telah melalui survei di 12 desa dan 6 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Situbondo," ungkap dr Sandi.
Baca Juga : Lantik Pengurus Muslimat NU se Situbondo, Khofifah Dorong Keterlibatan NU dalam Penurunan Angka Stunting
Meskipun demikian, kata dr Sandy masih ada beberapa temuan dari tim Verifikasi STBM Provinsi Jatim untuk kemudian menjadi catatan agar dibenahi dan diselesaikan oleh pemerintah daerah.
"Dari 300 KK yang disurvei dan terdapat beberapa temuan. Pada hari ini membahas hasil temuan dari tim verifikator. Seperti hasil temuan di lapangan ada yang tidak mempunyai jamban dan BAB di luar. Sehingga temuan itu ditindak-lanjuti hari ini dengan penandatanganan berita acara," ujar dr. Sandy.
Untuk mengoptimalkan hal tersebut, lanjut dr. Sandy pemerintah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk program Jambanisasi di tahun 2024 ini terutama untuk lokus lokus yang terdapat temuan dan pelosok desa.
"Masih banyak akses-akses jamban yang belum kita selesaikan, dan itu masih tetap berjalan atau berproses. Program Jambanisasi dari Dinas Kesehatan Situbondo sekitar empat ratusan jumlahnya tahun ini," pungkasnya.
