JATIMTIMES - Sejumlah warga di Desa Wonorejo, Kecamatan Pagerwojo, menggelar audiensi dan aksi damai di Kantor Perum Jasa Tirta (PJT) Tulungagung. Mereka menuntut permasalahan jalan lingkar Waduk Wonorejo bisa diselesaikan. Penyelesaian yang dimaksud warga adalah perbaikan dan status jalan yang jelas, Kamis (25/7/2024).
Hadir dalam acara itu, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Jawa Timur, kepala PJT Tulungagung, perwakilan camat Pagerwojo, perwakilan kepala desa Wonorejo, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan seratusan masyarakat Desa Wonorejo.
Baca Juga : Pemkab Malang Canangkan 100 Persen Desa Cantik, Dibina BPS hingga Wakili Tingkat Nasional
"Karena kewenangan yang disampaikan oleh ketua dewan saat ratusan massa mendatangi kantor DPRD adalah di PJT, maka hari ini kami bergerak melakukan audiensi dengan PJT," ujar Heriyanto, salah satu warga Wonorejo mengawali diskusi itu.
Harapannya, pertemuan itu akan menghasilkan titik temu bahwa jalan di Wonorejo bisa diperhatikan dengan benar. Ia menyebut masyarakat ingin mengerti apa masalahnya sehingga 20 tahun perbaikan jalan dan status tersebut tidak jelas.
Senada dengan Heriyanto, salah satu warga yang lain, Sumarji, mengatakan, semula masyarakat Wonorejo merelakan tanahnya dipergunakan untuk waduk. Namun setelah pembangunan berlalu, saat ini malah timbul masalah tentang jalan utama yang menjadi satu satunya akses untuk keluar dari desa itu.
"Wonorejo adalah desa terpencil yang terisolasi dari luar. Bahkan sering kejadian bayi melahirkan di jalan saat menuju rumah sakit akibat kondisi jalan yang rusak parah," katanya.
Menurut dia, sudah sering sekali pertemuan pertemuan baik di desa, di kecamatan, di BBWS bahkan melakukan demo. Namun hingga kini belum ada jalan keluar yang memihak masyarakat.
"Kami mohon, koordinasi itu dengan hati agar kondusivitas di Wonorejo terjaga," sambungnya.
Sementara itu, perwakilan BBWS Jawa Timur Johanes Kriston menyampaikan rasa empati terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat Wonorejo. Namun BBWS adalah pemilik aset. Sedangkan PJT adalah pengelolanya.
Ia mengatakan, aset yang sudah bersertifikat milik BBWS adalah sekitar 2 hektare atau jalan sepanjang 7,6 km. Selebihnya masih bermasalah dengan Perhutani dan akan diselesaikan antarinstitusi.
"Ada beda salah pandang tentang jalan itu. Pada awal pembangunan jalan itu sebagai jalan inspeksi untuk melakukan pembangunan waduk. Seiring berjalannya waktu dan pertambahan penduduk, maka digunakan oleh warga dan dianggap jalan umum," ujar Johanes dalam penjelasannya.
Ia menyebut, meski pihaknya juga berusaha menganggarkan untuk perbaikan, namun kesimpulan dalam rapat 18 Juli 2024 lalu bersama Pj bupati Tulungagung, BBWS menyarankan agar bersurat ke Kement2rian PUPR untuk mencari jalan keluar.
"Kalau sudah melibatkan masyarakat banyak, maka bupati punya tanggung jawab moral dan tidak bisa melimpahkan tanggung jawab itu langsung ke PJT," ungkapnya.
Baca Juga : Kedatangan Satgas TMMD ke 121 Kodim 0805 Ngawi Disambut Hangat, Baru Kali Pertama di Desa Bangunrejo Lor
Ia juga menjelaskan, BBWS memandang jalan tersebut bukan jalan umum, sehingga supaya status jalan jelas harus diserahkan ke daerah.
Menanggapi hal ini, Suwandi yang juga menjabat kaur kesra Desa Wonorejo mengatakan, jalan lingkar adalah kesepakatan bersama antara masyarakat dengan BBWS dan dibangun setelah waduk selesai. Sehingga menurutnya, jalan itu bukan jalan inspeksi.
"Saya adalah saksi hidup sejak awal pembebasan lahan. Ironis sekali hari ini saya mendengar dari kepala BBWS bahwa itu adalah jalan inspeksi," sanggahnya.
Menurut dia, pengorbanan warga Desa Wonorejo saat itu sudah luar biasa. Mereka sudah merelakan tanah, bangunan dan sebagainya untuk pembangunan waduk. "Mereka meninggalkan itu semua untuk pindah dari kampung halaman tanah kelahiran," tandasnya.
Ia juga mengakui saat itu prosensnya adalah ganti untung. Bahwa harga tanah yang dijual saat itu harus bisa untuk membeli tanah di tempat lain serta membangun tempat tinggal.
"Semangat saat itu adalah semangat kekeluargaan. Bahkan ada yang tanpa ganti untung merelakan gratis untuk dibangun jalan. Jadi saat ini harap diperjuangkan dengan benar," ujarnya.
Teriakan-teriakan dan tepukan tangan dari luar ruangan bersahutan sebagai ungkapan kekecewaan karena tidak adanya solusi yang didapat dari pertemuan itu.
"Kembalikan saja jalan tengah waduk. Sudah kehilangan tanah luas, sekarang ditipu. Sudah menderita, dizalimi. Ekonomi maju karena jalan, jangan hanya menjual air waduk saja," teriak warga.
