JATIMTIMES – Bupati Blitar Rini Syarifah bersama Ketua DPRD Kabupaten Blitar dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektor (Rakor Linsek) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Acara ini membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Baca Juga : Siapkan SDM Pekerja Unggul, Mas Dhito Berikan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Warganya
Kegiatan Rakor Linsek dihadiri oleh pemerintah dari berbagai daerah, termasuk Kabupaten Jember, Bangkalan, Gayo Lues, Kota Cimahi, Blitar, Bojonegoro, dan Kota Malang. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini, memaparkan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbub) RDTR Wilayah Perencanaan (WP) Wlingi dan WP Srengat.
Dalam pemaparannya, Mak Rini menjelaskan bahwa kebijakan RTRW Wlingi 2011-2031 dirancang untuk menjadikan Kota Wlingi sebagai Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLP). “Wlingi diharapkan dapat berfungsi sebagai pusat pemerintahan kecamatan, perdagangan dan jasa, pusat pelayanan kesehatan, serta pusat pelayanan pendidikan,” ungkapnya.
Mak Rini menambahkan bahwa tujuan dari wilayah perencanaan Wlingi adalah untuk mewujudkan Wlingi sebagai pusat kegiatan lokal yang didukung oleh kawasan perdagangan dan jasa, perumahan, dan pertanian yang serasi.
“Dengan adanya transportasi dan sarana prasarana kota yang memadai, Wlingi akan mampu menjadi pusat kegiatan yang efisien dan efektif,” jelasnya.
Selain itu, kebijakan RTRW WP Srengat juga menjadi fokus dalam pertemuan tersebut. Mak Rini mengungkapkan bahwa Srengat memiliki fungsi sebagai PKLp Kabupaten Blitar, yang didukung oleh keberadaan kawasan perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan, dan wisata. “Srengat diharapkan bisa menjadi sentra niaga, jasa, olahraga, kesehatan, dan peternakan yang berbudaya untuk mencapai masyarakat yang makmur dan sejahtera,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Tata Ruang ATR/BPN Ir. Dwi Hariyawan Sutrisno, M.A., menyerahkan Berkas Persetujuan Substansi Ranperbub tentang RDTR WP Garum Tahun 2024-2044. “Dengan penyerahan berkas ini, kami berharap agar setiap daerah dapat segera melaksanakan perencanaan tata ruang yang telah disepakati dan disusun dengan baik,” ujar Dwi Hariyawan.
Baca Juga : Pemdes Senggreng Kabupaten Malang Komitmen Wujudkan Keluarga Berkualitas
Mak Rini menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar berkomitmen untuk melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah dirancang dengan baik. “Kami berharap RDTR ini dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat Blitar,” tegasnya.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Suwito, yang juga hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap upaya yang telah dilakukan dalam menyusun RDTR WP Wlingi dan Srengat. “Kami akan mendukung penuh kebijakan ini dan memastikan implementasinya berjalan dengan baik di lapangan,” katanya.
Dengan adanya pemaparan ini, diharapkan setiap pihak terkait dapat memahami dan mendukung pelaksanaan RDTR yang telah disusun. Pemerintah Kabupaten Blitar berharap kerjasama lintas sektor ini dapat membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Blitar.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Blitar dalam mewujudkan tata ruang yang terencana dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pembangunan di Blitar dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
