JATIMTIMES - Geng ransomware Brain Cipher telah mengejutkan publik dengan pengumuman terbarunya. Pada hari Rabu besok, 3 Juli 2024, Brain Cipher akan merilis kunci dekripsi secara gratis kepada masyarakat Indonesia. Langkah ini diambil setelah insiden peretasan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) pada 20 Juni 2024 lalu.
Dalam pernyataan publik yang dilansir dari akun X @stealthmole_int, Brain Cipher menyatakan niat mereka untuk memberikan kunci-kunci enkripsi secara cuma-cuma. Mereka juga menekankan pentingnya pendanaan dan pengembangan spesialis keamanan siber di Indonesia. Berikut adalah isi lengkap permintaan maaf mereka:
Baca Juga : Wali Kota Blitar Santoso Turut Jalani Coklit, Ajak Warga Pastikan Hak Pilih di Pilkada Serentak 2024
"Kami ingin membuat pernyataan publik. Hari Rabu ini (besok), kami akan memberikan kunci-kunci (data yang sebelumnya terkunci) secara gratis. Kami berharap serangan kami membuat Anda paham betapa pentingnya membiayai industri ini (keamanan siber) dan merekrut spesialis yang berkualifikasi.
Serangan kami tidak memiliki konteks politik, hanya pentest (penetration testing) dengan pembayaran.
Warga Indonesia, kami mohon maaf karena hal ini berdampak pada semua orang.
Kami juga mohon terima kasih dan memastikan kepada masyarakat bahwa kami telah mengambil keputusan tersebut secara sadar dan mandiri.
Jika perwakilan pemerintah, menganggap salah mengucapkan terima kasih kepada hacker. Anda (pemerintah) dapat melakukannya secara pribadi melalui kantor pos.
p.s
Kami membuat dompet monero untuk sumbangan, kami berharap pada hari Rabu nanti kami mendapatkan sesuatu (imbalan). (Dan kami ulangi lagi, kami akan memberikan kuncinya secara gratis dan atas inisiatif kami sendiri.)
42m1SiK7EWq4TSKXu6FkDicPQwsnk3uNBhMwN71SrZuuJtk6TPpAACKSLeAofaYuKvhoq2RcCNVeHWPtziQXYiRs79gLfFH
Baca Juga : Polres Malang Ziarah Makam Korban Tragedi Kanjuruhan di Momen Peringatan Hari Bhayangkara ke-78
Pada hari Rabu, kami akan membuktikan bahwa kami menepati janji kami."
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, insiden peretasan ini telah mengakibatkan terganggunya data dari 282 kementerian dan lembaga (K/L). Layanan publik terpengaruh signifikan, mulai dari ribuan paspor yang belum tercetak hingga hilangnya data KIPK.
Peretas meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka data tersebut. Namun, pemerintah Indonesia, melalui Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (KIP) Kemkominfo, Usman Kansong, menyatakan bahwa pihaknya tidak akan membayar tebusan tersebut dan lebih memprioritaskan pemulihan data dari lembaga yang memiliki backup.
Menurut dosen ITB, Ardianto Satriawan, dampak dari peretasan ini sangat luas dan dirasakan oleh banyak pihak. Ia menegaskan pentingnya investasi dalam keamanan siber untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.
