JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang turut dilibatkan dalam merealisasikan program kemandirian pangan. Dari target 5 juta hektare lahan secara nasional, Kabupaten Malang kebagian sekitar 50 ribu hektare.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) juga telah melakukan serangkaian peninjauan ke Kabupaten Malang. Saat itu, Deputi Pengelolaan Pangan Kemhan Mayjen TNI Cku Purn Yos Trioso, yang diutus untuk melakukan peninjauan pada awal Mei 2024 lalu.
Baca Juga : Ramai Beredar "All Eyes on Papua", Apa Yang Terjadi?
"Jadi terkait kegiatan pengelolaan (kemandirian) pangan, kita secara nasional gerakan ini sudah terus dijalankan, salah satunya adalah di Kabupaten Malang," ujar Yos Trioso saat melakukan peninjauan ke Kabupaten Malang.
Guna merealisasikan program kemandirian pangan tersebut, perlu dilakukan beberapa persiapan. Termasuk perluasan area dan pengelolaannya. Di mana, dalam pengelolaan pangan tersebut, pemerintah akan bekerjasama dengan sejumlah pihak. Termasuk sejumlah pabrik yang ada di wilayah Kabupaten Malang dan Jawa Timur.
Diharapkan, dengan adanya sinergitas dari sejumlah pihak tersebut, bisa terjadi percepatan dalam rangka persiapan kepemimpinan Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih 2024 - 2029.
"Sehingga presiden terpilih nanti pada saatnya sudah dilantik, presiden tinggal melihat bagaimana kinerja dan persiapan komite (pengelolaan pangan) yang telah dilakukan pada saat ini sampai nanti dengan 20 Oktober 2024," ujarnya.
Diakui Yos Trioso, baik sebelum maupun sesudah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik. Tim yang ditunjuk untuk merealisasikan program kemandirian pangan akan terus berupaya untuk mewujudkan seluas 5 juta hektare lahan.
"Kami selaku pejuang pangan akan terus bekerja sampai tergelar 5 juta hektare. Baik meliputi tanaman tebu, padi, jagung hingga singkong," tuturnya.
Yos Trioso berharap, kebutuhan dasar masyarakat terkait pangan bisa tercukupi dengan adanya program kemandirian pangan seluas 5 juta hektare lahan tersebut. "Untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat Indonesia. Sehingga semuanya bisa menikmati dan mempunyai keseimbangan harga dan ketercukupan bahan baku," tuturnya.
Sementara itu, di Kabupaten Malang sendiri, menurut Yos Trioso, memiliki beragam potensi yang memadai. Sehingga diharapkan bisa turut serta dalam mensukseskan program kemandirian pangan.
"Potensi di Kabupaten Malang cukup baik, sehingga bisa menjadi minimal stakeholder atau berperan di dalam (memenuhi) kebutuhan di Jawa Timur. Kami harapkan potensi itu yang perlu ditingkatkan dan ditindaklanjuti," ujarnya.
Yos Trioso menambahkan, target 5 juta hektare lahan tersebut berlaku secara nasional. Sehingga Kabupaten Malang dipastikan juga bakal terlibat guna merealisasikan program kemandirian pangan tersebut.
"Kami akan kerjasama dengan Pak Bupati (Malang) dalam rangka tata ruang. Sehingga ketersediaan lahan itu bisa segera dilaporkan," imbuhnya.
Nantinya, laporan mengenai ketersediaan lahan di Kabupaten Malang tersebut akan dipetakan. Sehingga bisa dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan dalam merealisasikan program kemandirian pangan.
"Mana yang belum tersentuh, mana yang eksisting, dan mana yang akan di bangun baru. Sehingga bisa menjadikan seluas-luasnya kawasan pengelolaan pangan di Indonesia," ujarnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Malang Avicenna M Saniputera, memastikan Pemkab Malang bakal terlibat dalam merealisasikan 5 juta hektare lahan program kemandirian pangan tersebut.
"Kabupaten Malang diberi tugas untuk menyiapkan (lahan) sekitar 50 ribu hektare," pungkas Avicenna saat ditemui belum lama ini.
