JATIMTIMES - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang M Wahyudi menyebut, mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) rawan terjadi di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Malang 2024.
Hal itu tidak terlepas dari adanya potensi petahana yang digadang-gadang bakal maju pada Pilkada Kabupaten Malang 2024.
Baca Juga : Sosok Cholil Nafis, Pengkritik Takmir yang Menjamu Biksu di Masjid
"Pengerahan mobilisasi terkait dengan petugas pemerintah ini yang menjadi fokus pengawasan kami. Rawan terjadi seperti itu, karena ada incumbent, nah itu yang manjadi fokus pengawasan kami," ungkap Wahyudi saat ditemui JatimTIMES belum lama ini.
Sebagaimana diketahui, disampaikan Wahyudi, dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) hanya TNI - Polri yang dituntut netralitas. Dalam artian tidak memiliki hak pilih. Sedangkan elemen lainnya tetap memiliki hak pilih saat Pemilu, termasuk ASN di lingkungan pemerintahan.
"Namun tetap harus melakukan tupoksinya masing-masing. Kalau PNS (Pegawai Negeri Sipil), tidak boleh melakukan mobilisasi terkait dengan kewenangannya, abuse of power," tegasnya.
Sebagaimana diberitakan, Bupati Malang HM. Sanusi menegaskan dirinya bakal kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Malang 2024. Beberapa waktu lalu, Sanusi juga telah mendaftar sebagai Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) melalui Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Potensi kembali majunya Sanusi dalam Pilkada Kabupaten Malang itulah, yang menurut Wahyudi perlu adanya pengawasan terkait kerawanan mobilisasi ASN.
"Kami sudah melakukan fokus pengawasan. Bahwa kami pastikan terkait dengan misalnya ada keberpihakan dari aparat pemerintah, kita pastikan akan kita tindak," tegasnya.
Baca Juga : 4 Rekomendasi Drama Korea Komedi yang Viral di Tahun 2024
Hasil pengawasan sejauh ini, Wahyudi mengaku belum menemukan adanya mobilisasi ASN maupun penyalahgunaan kekuasaan. "Sampai saat ini belum (ditemukan adanya mobilisasi ASN), karena sekarang masih proses pendaftaran calon. Sedangkan penetapan calon masih di bulan Agustus (2024)," ujarnya.
Wahyudi menekankan kepada seluruh pihak yang ada di Bawaslu Kabupaten Malang, untuk bekerja secara profesional. Sehingga Pilkada Kabupaten Malang 2024 bisa berjalan dengan lancar, aman, dan transparan.
"Di sisi penyelenggara Pemilu, maka profesionalitas dan integritas ini menjadi yang terpenting," pungkas Wahyudi.
