JATIIMTIMES - Nama mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH. Marzuqi Mustamar disebut menjadi penantang Khofifah Indar Parawansa dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur mendatang.
Hal tersebut dijelaskan dalam survei yang dilakukan oleh Lembaga survei Accurate Research And Consulting Indonesia (ARCI). ARCI merilis survei terkait elektabilitas terbaru sejumlah nama yang berpeluang maju di Pilgub Jatim 2024.
Baca Juga : PKB Kabupaten Blitar Sepi Pendaftar: Akankah Arif Kurniawan Jadi Penyelamat?
Dalam survei yang dilakukan dengan simulasi tertutup pada tiga nama, Khofifah Indar Parawansa tertinggi dengan 49,3 persen. Diikuti dengan KH. Marzuqi Mustamar dengan 20,5 persen dan Ketua Gerindra Jatim Anwar Saddad urutan ketiga sebesar 17,7 persen.
Hal tersebut ditanggapi dingin oleh mantan Ketua PWNU Jatim yang juga pengasuh pondok pesantren (Ponpes) Sabilurrosyad, KH. Marzuqi Mustamar. Menurutnya, apa yang ada di dalam survei tersebut merupakan buah pikiran masyarakat.
"Kami tidak bisa memaksa, juga tidak ingin berkamuflase untuk warga Jawa Timur dan menghalangi warga Jawa Timur. Dari dulu karakter kami memberi kebebasan. Suara apa, cita-cita apa, mau ada aspirasi apa itu haknya warga Jawa Timur," ujar Kiai Marzuqi.
Dirinya juga menjelaskan bahwa sampai saat ini, dirinya juga masih berfokus untuk mengajar dan banyak melakukan aktivitas pendidikan. Sebagai tokoh yang sudah banyak beraktivitas di Jawa Timur bahwa dirinya paham betul bagaimana masyarakat Jawa Timur untuk menyampaikan aspirasinya.
"Mereka (warga) tau cara apa untuk menindaklanjuti aspirasinya. Itu juga terserah mereka. Tentu mereka juga tidak bodoh dan asal-asalan kan," jelasnya.
Baca Juga : Sutiaji Bertemu Nanda Gudban, Mantan Rival Gandengan di Pilwali Kota Malang?
Sehingga dirinya benar-benar memastikan bahwa terkait survey elektabilitas tersebut, ia tak memberikan intervensi apapun. Bahkan hingga namanya muncul dan disebut bakal menjadi penantang bagi Khofifah Indar Parawansa.
Di sisi lain, menjelang kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Malang, survey semacam itu memang juga perlu dilakukan. Tujuannya untuk memetakan kondisi politik beserta dinamika nya yang bakal terjadi.
"Setidaknya dari situ bisa mengetahui, pemimpin seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Meskipun jika nantinya, orang atau tokoh yang disebut (dan atau masuk dalam bursa), tidak maju dan turut berkompetisi dalam pemilihan," pungkasnya.
