JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang secara berturut-turut mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk yang ke-13 kalinya. Predikat tersebut diberikan atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2023.
Secara simbolis, predikat tersebut diberikan oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur Karyadi kepada Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Kamis (2/5/2024). Pada kesempatan tersebut ia didampingi Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Baca Juga : 46 Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Blitar Lolos Evaluasi Kinerja untuk Pemilihan Serentak 2024
“Alhamdulillah, ini tahun ketiga belas kita berturut-turut dalam mempertahankan predikat opini WTP. Tentu merupakan capaian yang membanggakan dan berkat kerja keras yang baik dari seluruh elemen di pemkot Malang dalam menyajikan laporan keuangan yang akuntabel serta transparan," ujar Wahyu.
Wahyu mengatakan predikat WTP sendiri dimaknai sebagai hal yang cukup penting. Sebab menurutnya predikat tersebut menjadi komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan melalui APBD, betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk itulah beberapa indikator harus dipenuhi untuk dapat mempertahankan predikat tersebut.
Seperti aspek kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).
Predikat WTP sendiri diberikan oleh auditor BPK apabila laporan keuangan entitas yang diperiksa telah menyajikan data secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Selain itu, Wahyu juga menyampaikan apresiasi yang atas sinergi dan kolaborasi yang dibentuk saat ini. Termasuk dukungan dari DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasannya. Ia juga meminta agar kinerja tersebut terus ditingkatkan.
"Saya ucapkan terima kasih dan ini merupakan apresiasi atas kinerja pengelolaan keuangan Pemkot bersama dengan DPRD, yang tentunya ke depan akan lebih mengeratkan barisan dalam membangun budaya pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan transparan dalam penggunaan APBD, juga hal pendukung lainnya yang harus terus ditingkatkan," jelas Wahyu.
Baca Juga : Dinkop-UKM Kabupaten Blitar Anggarkan Rp 1,2 Miliar, 170 UMKM Ditargetkan Naik Kelas
Dirinya juga menyampaikam terima kasih kepada BPK. Dimana dalam hal ini, dirinya menilai bahwa BPK telah memiliki peran yang penting untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik.
"BPK senantiasa membimbing di setiap tahapannya dan kepada kami pemerintah daerah untuk dapat bekerja lebih baik lagi sehingga terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang transparan serta akuntabel," kata Wahyu.
Pada kesempatan yang sama, sebelum diserahkan LHP atas LKPD, BPK Jatim juga mengadakan seremonial pembukaan Plaza BPK Jatim dan diresmikan langsung oleh Anggota V BPK RI, Dr. Ir. H. Ahmadi Noor Supit. Plaza BPK Jatim merupakan simbol dari sinergi BPK dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif di wilayah Jawa Timur.
Selain itu BPK juga menyediakan stan bazaar kuliner gratis dari berbagai daerah di Jawa Timur.
Tenant Kota Malang sendiri menghadirkan kuliner bakso Malang. Nampak stan bakso Malang ini ramai dikunjungi peserta dari daerah lain.
