JATIMTIMES - Capres Anies Baswedan menyebut intervensi penguasa, pengerahan aparat, dan politisasi bansos pada Pemilu 2024 saat sidang Mahkamah Konstitusi (MK). Sorotan Anies ini pun mendapat respons Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto.
Sorotan Anies di sidang MK pagi tadi tentang intervensi penguasa, pengerahan aparat, dan politisasi bansos pada Pemilu 2024 direspons Hadi saat kunjungan kerjanya di Pondok Pesantren (PP) Tebuireng, Jombang pada Rabu (27/03/2024). Menurut Hadi, sorotan yang disampaikan Anies di sidang MK itu merupakan mekanisme politik yang harus dihargai.
Baca Juga : Bansos Anak Yatim Pemkab Malang Masih Tersedia 600 Kuota, Baru 54 yang Mendaftar
"Itu adalah mekanisme politik. Kita ikuti saja, dan harus kita hargai semua proses dinamika politik yang ada," ujarnya saat diwawancarai wartawan di PP Tebuireng, Jombang siang tadi.
Selain itu, Menkopolhukam juga memastikan kemanan sepanjang proses gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di MK. Sejauh ini kemanan di lokasi MK berjalan terkendali.
"Secara keamanan seluruhnya aman terkendali. Dan kami sudah berkoordinasi kepada seluruh jajaran TNI dan Polri dengan BIN untuk menjaga proses demokrasi yang saat ini sedang berjalan. Dimana saat ini prosesnya ada di MK," ucapnya.
Untuk diketahui, Anies menyoroti proses Pemilu 2024 yang diwarnai dengan intervensi dari penguasa. Hal itu disampaikan Anies saat diberi kesempatan bicara sebelum menyampaikan pokok-pokok permohonan gugatan PHPU di sidang MK.
Baca Juga : Meriahkan HUT Ke-110 Kota Malang, Perumda Tugu Tirta Beri Sambungan Air Ratusan Rumah secara Gratis
"Di antara penyimpangan yang kita saksikan adalah penggunaan institusi negara untuk memenangkan salah satu pasangan calon yang secara eksplisit tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan," kata Anies.
"Terdapat pula praktik yang meresahkan, dimana aparat daerah mengalami tekanan dan diberikan imbalan untuk mempengaruhi arah pilihan politik, serta penyalahgunaan bantuan sosial yang sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat, malah dijadikan alat transaksional untuk memenangkan pasangan calon tertentu," sambung Anies.(*)
