JATIMTIMES - Jajaran direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Kanjuruhan yang baru di periode 2024-2029 menargetkan setiap tahun selama lima tahun ke depan dapat menambah 5000 sambungan rumah baru.
Hal itu disampaikan Direktur Utama Perumda Tirta Kanjuruhan Syamsul Hadi usai membacakan dan menandatangani pakta integritas di hadapan Bupati Malang HM. Sanusi di Kantor Pusat Perumda Tirta Kanjuruhan.
Baca Juga : Atasi Kenaikan Harga Beras, Distribusi Beras SPHP di Kota Malang akan Diperluas
"Targetnya setiap tahun 5.000 kalau sekarang sudah 150.000 sambungan rumah. Maka harapannya nanti di 5 tahun ke depan minimal menjadi 175.000 sambungan rumah," ungkap Syamsul kepada JatimTIMES.com.
Menurutnya penambahan jumlah pelanggan baru merupakan salah satu fokus utama pada pakta integritas yang telah dibacakan dan ditandatangani dengan disaksikan Bupati Malang HM. Sanusi beserta jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang.
Selain itu, dengan adanya penambahan target jumlah pelanggan baru di setiap tahunnya, pihaknya juga telah menyepakati jumlah target pendapatan dari Perumda Tirta Kanjuruhan setiap tahunnya.
Syamsul menyebut, bahwa untuk jumlah penambahan target pendapatan telah disepakati bersama antara jajaran direksi Perumda Tirta Kanjuruhan dengan Pemkab Malang, yakni bertambah 10 persen dari pendapatan terakhir di tahun 2023 lalu.
"Perolehan tahun 2023 lalu setiap tahunnya sudah tercapai Rp 158 miliar. Sehingga penambahannya tahun ke depan 10 persen dari Rp 158 miliar," ujar Syamsul.
Pihaknya juga menjelaskan, bahwa target penambahan pemasangan sambungan rumah baru dan pendapatan tidak terpengaruh dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang saat ini sedang proses dibangun ataupun sudah beroperasi di Kabupaten Malang.
Baca Juga : 10 Parpol Gagal Masuk DPR Versi Quick Count Pemilu 2024
"Kalau pengembangan spam, sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah target," tutur Syamsul.
Terlebih lagi, untuk beberapa titik pembangunan SPAM, terutama di wilayah Malang Selatan, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI terkait dengan pengembangan layanan jaringan.
"Malang Selatan kan masih jarang permukiman sehingga untuk mengembangkan layanan jaringan di sana itu dibutuhkan kerja sama atau kolaborasi dengan pemerintah pusat agar tidak berat dan kita tidak terbebani dalam pengembangan layanan jaringan," jelas Syamsul.
Pihaknya pun meyakini bahwa target peningkatan penambahan jumlah sambungan rumah baru dan pendapatan dapat terealisai selama lima tahun ke depan. Hal itu juga didorong dengan kerja sama yang terjalin antara Pemkab Malang dengan Kementerian PUPR RI.
