JATIMTIMES – Harapan dan impian ribuan masyarakat Banyuwangi, utamanya warga yang berada di pinggiran hutan untuk menjadikan tanah harapan sebagai hak milik akan segera terwujud seiring dengan tuntasnya program sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Banyuwangi.
Menurut salah seorang anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Banyuwangi, Rudi Hartono Latief, Sertifikat Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) untuk Kabupaten Banyuwangi saat ini dipastikan telah rampung tercetak.
Baca Juga : Viral Anggota KPPS Hadiri Pelantikan Pakai Baju Pengantin, Rupanya Baru Selesai Ijab Kabul
“Alhamdulillah, kami mendapatkan informasi dari kawan-kawan BPN (Badan Pertanahan Nasional) sertifikatnya sudah selesai tercetak. Tunggu jadwal saja untuk pembagiannya,” ujar Rudi dalam rilis yang dikirim, Jumat (2/2/2024).
Dia menuturkan, Tim GTRA Banyuwangi telah melakukan sidang beberapa waktu lalu. Sidang pleno tersebut menjadi acuan atas penerbitan sertifikat. “Setelah proses pengukuran oleh BPN, kemudian disidangkan Tim GTRA. Hasil sidang ini yang kemudian jadi landasan penerbitan sertifikat,” jelas Ketua PROJO Banyuwangi tersebut.
Selanjutnya Rudi mengapresiasi kesigapan semua pihak. Mulai dari masyarakat penerima TORA, pemerintah desa, Tim GTRA Kabupaten, BPN Jawa Timur hingga Presiden Joko Widodo.
“Kami sangat berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang dengan sangat lugas memerintahkan untuk percepatan sertifikat. Kami juga berterima kasih ke Kantor Pertanahan Jawa Timur yang sangat sigap. Dua hari pasca kunjungan Jokowi ke Banyuwangi, langsung melakukan pengukuran,” tambah Rudi.
Secara khusus, Rudi juga menyampaikan rasa terima kasih masyarakat penerima TORA kepada Handoko. Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) asli Sugihwaras, Kecamatan Glenmore Banyuwangi yang telah mengawal dan memperjuangkan TORA sejak awal.
Melalui KSP, Handoko mengawal terbentuknya GTRA Kabupaten Banyuwangi. Kemudian mengundang sejumlah pejabat nasional ke Banyuwangi untuk bisa turut mendorong terealisasinya salah satu program prioritas nasional tersebut. Sampai akhirnya, terbit Surat Keputusan Pelepasan Kawasan Hutan atau biasa dikenal dengan SK Biru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Merasa tidak cukup dengan terbitnya SK Biru, Handoko juga terus mendorong agar instansi yang berwenang segera menerbitkan sertifikat. Dia kemudian menginisiasi acara “Maturnuwun, Pak Jokowi” di RTH Maron, Genteng pada 27 Desember 2023 lalu yang didatangi langsung oleh Presiden Jokowi.
Di hadapan 15 ribu warga penerima TORA dan Perhutanan Sosial tersebut, Presiden Jokowi memastikan bahwa sertifikat akan rampung selambat-lambatnya tiga bulan dan diusahakan bisa selesai dalam sebulan. Atas perintah inilah, percepatan sertifikasi TORA dikebut.
Baca Juga : Jokowi Dapat Dukungan dari Relawan Jawi Wetan untuk Revisi Undang-Undang Desa
“Handoko saat ini sedang di Jakarta, memastikan jadwal pembagian sertifikat bisa segera turun. Entah nanti diserahkan langsung oleh Bapak Presiden atau cukup Menteri ATR/ BPN. Semoga minggu depan sudah ada kepastian,” tambah Rudi.
Tokoh asal Genteng itu meminta kepada warga penerima TORA untuk tidak resah dan terprovokasi berbagai isu dan kabar bohong yang banyak beredar.
“Tidak perlu mempercayai informasi apapun yang sumbernya tidak langsung dari pemerintah, dalam hal ini GTRA. Lebih-lebih, jangan mau sampai membayar apapun pungutan terkait sertifikat ini. Semuanya gratis,” jelas anggota GTRA dari unsur tokoh masyarakat tersebut.
Perlu diketahui, selain aktif di KSP, Handoko kini mendapat amanah sebagai Sekretaris Jenderal DPP PROJO (Pro-Jokowi). Posisinya ini memberikan keleluasaan baginya untuk berinteraksi secara intens dengan Presiden Jokowi.
Bahkan saat ini, Handoko sedang mendapat tugas baru untuk maju sebagai Calon Legislatif (Caleg) DPR RI dari Partai Golkar dengan nomor urut 2 Dapil Jawa Timur III yang meliputi kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso.
