JATIMTIMES - Politikus PKB Reyna Usman ditahan KPK terkait kasus dugaan korupsi pengadaan software pengawas TKI di luar negeri. Terkait hal itu, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, menyerahkan semuanya pada proses hukum.
"Biarkan saja. Ya kan sudah kita pasrahkan proses hukum saja nanti," kata Cak Imin di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat (26/1/2024).
Baca Juga : Singgung Angka Kemiskinan Berkurang Tipis, SBY Nyanyi Lagu Kamu Ngga' Sendirian
Cak Imin tidak menjelaskan secara rinci apakah pihak PKB akan memberikan bantuan hukum kepada Reyna. Ia hanya mengatakan penanganan kasus penahanan diatasi langsung oleh pihak keluarga.
"Sampai hari ini diatasi oleh keluarga," terang Cak Imin.
Diketahui, KPK telah memeriksa dua tersangka kasus dugaan korupsi sistem proteksi TKI di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) yang terjadi pada 2012. Keduanya langsung ditahan KPK.
Dua orang tersebut adalah I Nyoman Darmanta dan Reyna Usman. Selain Reyna Usman dan I Nyoman Darmanta, KPK menjerat pihak swasta bernama Karunia sebagai tersangka kasus ini.
I Nyoman Darmanta adalah Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan Kemnaker. Sedangkan Reyna Usman kapasitasnya sebagai mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Selain itu, Reyna juga diketahui merupakan Wakil Ketua DPW PKB Bali. Namun, Ketua DPW PKB Bali Bambang Sutiyono mengatakan Reyna sudah tidak aktif lagi di Bali, karena mendaftarkan sebagai caleg di Gorontalo. Meski begitu, Bambang mengatakan Reyna masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Bali.
Baca Juga : Warga Bakungan Banyuwangi Lakukan Dialog dengan Ahli Persampahan dari PBB Zoe lenkiewich
Sebagai informasi tambahan, kasus korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker terjadi pada 2012. Kasus itu lalu mulai masuk ke tahap penyelidikan sejak tahun lalu setelah KPK mendapat laporan dari masyarakat.
Sejak Juli 2023, kasus ini lalu naik ke tingkat penyidikan. Tiga orang lalu ditetapkan sebagai tersangka.
Kasus dugaan korupsi ini menyebabkan kerugian negara miliaran rupiah. KPK menyebut sistem proteksi TKI tersebut tak berfungsi akibat korupsi.
