JATIMTIMES - Debat cawapres Pilpres 2024 kedua sekaligus terakhir telah digelar pada Minggu (21/1/2024) malam. Dalam paparan visi misi, cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan 03 Mahfud MD sama-sama menyinggung gagalnya program Food Estate atau Lumbung Pangan.
Dalam pernyataannya, Cak Imin mengaku prihatin dengan upaya pengadaan pangan nasional yang dilakukan dengan Food Estate. "Food Estate terbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," jelasnya.
Baca Juga : Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden
Serupa dengan hal itu, di akhir penyampaian visi misinya, Mahfud MD juga mengklaim tidak melihat program pemerintah yang melakukan langkah untuk menjaga kelestarian lingkungan alam. Oleh karenanya, ia mengklaim memiliki program Petani Bangga Bertani di Laut Jaya Nelayan Sejahtera.
"Jangan misalnya seperti (program) Food Estate yang gagal merusak lingkungan, yang bener aja dong rugi dong kita," pungkas Mahfud MD.
Lantas benarkah klaim Cak Imin dan Mahfud MD soal gagalnya Food Estate?
Melansir dari Jurnal Analisis, implementasi program food estate diklaim sebagai solusi ketahanan pangan Indonesia. Menurut dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, Masitoh Nur Rohma food estate memang benar gagal.
Menurut Masitoh, program food estate yang dilaksanakan mulai 2020 di Kalimantan Tengah dengan luas 30.000 hektare dari bekas proyek lahan gambut dengan komoditas padi dinyatakan gagal.
Gagalnya program food estate di Kalteng terjadi karena beberapa faktor. Berikut ini alasanya, melansir Antara, Senin (22/1/2024):
● Faktor terjadi pemaksaan perubahan pola tanam yang mengakibatkan gagal panen hasil produksi yang tidak maksimal untuk periode selanjutnya,
● Masih gagalnya implementasi kegiatan skema ekstensifikasi di kawasan pertanian yang tidak berjalan maksimal,
● Pembukaan lahan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum siap untuk ditanam karena masih banyak kayu dan akar yang tidak dibersihkan,
● Masih banyak saluran air tidak dibuat untuk jalur irigasi pertanian,
● Tidak melibatkan masyarakat terkait pembangunan food estate sehingga masih banyak informasi yang terlewat dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.
Selain itu, program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Gunung Mas dengan luas 31.000 ha berupa hutan produksi dengan komoditas singkong dan gandum dinyatakan gagal. Karena faktor-faktor berikut ini:
● Belum ada skema terkait pembebasan lahan kepemilikan masyarakat,
Baca Juga : Kuota Subsidi Pupuk Menurun, Pemkot Blitar Alihkan Petani ke Pupuk Organik
● Perencanaan program perkebunan singkong di Gunung Mas masih belum optimal,
● Kurangnya informasi dan tidak ada kajian terkait lingkungan yang komprehensif,
● Tidak ada koordinasi antara Kementerian Pertahanan, Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, dan Peternkan Provinsi Kalimantan Tengah.
Sementara itu, program food estate yang dilaksanakan mulai 2021 di Humbang Hasundutan, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, dan Pakpak Bharat, Sumatera Utara dengan luas 30.000 ha dalam bentuk Lahan Agrikultural Kentang dengan komoditas bawang merah dan bawang putih dinyatakan gagal. Faktor gagalnya program food estate adalah sebagai berikut:
● Kondisi aksesibilitas menuju kawasan food estate curam dan masih berbahaya terutama saat musim hujan,
● Tidak melibatkan petani dalam proses pengembangan food estate,
● Masih ada persoalan lahan milik warga,
● Masih terdapat isu terkait adanya praktik mekanisme pertanian yang dilandasi investasi yang akan berdampak pada laju deforestasi.
Demikian beberapa alasan gagalnya program food estate atau lumbung pangan.
