JATIMTIMES - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Gibran, Nusron Wahid buka suara terkait dugaan pelanggaran Pemilu yang dilakukan Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Maluku. Hal ini menyusul pertemuan Gibran dengan raja-raja adat dan ketua latupati se-Maluku.
Nusron menegaskan silaturahmi yang dilakukan Gibran dalam konteks mendengar aspirasi dari tokoh-tokoh adat daerah. Ia pun mengimbau semua pihak agar menghargai konteks adat istiadat tersebut. "Ada petuah Jawa yang menyatakan 'deso mowo coro, negoro mowo toto'. Artinya setiap wilayah memiliki cara dan adat istiadat-nya masing-masing. Ini harus dihargai," jelas Nusron Wahid dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/1/2024).
Baca Juga : Tanggapan Ganjar-Mahfud hingga Anies soal Kubu Prabowo Soroti 16 Potensi Kecurangan Pemilu
"Yang namanya raja itu pemimpin adat. Dalam konteks silaturahmi di Maluku, para raja itu hadir sebagai pemimpin adat. Tolong jangan dicampurkan dengan hal lain," lanjutnya.
Lebih jauh Nusron menjelaskan konteks adat istiadat ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat. Khususnya bagi wilayah Maluku.
"Sejak dulu, Maluku dikenal sebagai negeri Para Raja. Bahkan sebelum adanya pembagian wilayah jadi desa-desa. Kalau Raja hanya dianggap sebagai kepala desa, berarti tidak menghargai local wisdom, tidak menghargai adat istiadat setempat," jelasnya.
Ia pun menekankan silaturahmi yang dilakukan di Swiss-Bell Hotel pada Senin (8/1) lalu sama sekali tidak membahas terkait kebijakan ataupun dukungan yang terkait dengan desa.
"Para Raja juga bertemu dalam kapasitasnya sebagai raja adat. Bicara tentang kearifan lokal Maluku, tentang keterwakilan suku Maluku dalam pembangunan Indonesia, serta permasalahan hak adat. Itu yang dibicarakan," jelasnya.
Sementara terkait dengan dukungan dari para raja se-Maluku, menurutnya masih dalam konteks adat Maluku. "Sekali lagi tolong dihargai adat istiadat setempat, hargai adat istiadat di Maluku," pungkasnya.
Sebelumnya Bawaslu Maluku menyatakan sedang mengusut dugaan pelanggaran Gibran Rakabuming Raka yang bertemu dengan para raja/kepala desa saat kampanye di Maluku.
"Kita masih kaji, tapi jika kita merujuk ke regulasi yang ada, misalnya Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, pelaksanaan kampanye peserta pemilu dilarang melibatkan kepala desa dalam kampanye. Ancamannya ada dalam ketentuan pidana di Pasal 521," ujar Ketua Bawaslu Maluku Subair kepada detikcom, Sabtu (13/1/2024).
Baca Juga : Di-Launching Pj Wali Kota, Dapur Kota Enggal Ramaikan Kuliner di Kota Malang
Pertemuan Gibran dengan kepala desa itu berlangsung di Hotel SwissBell Ambon pada Senin (8/1) sekitar pukul 11.40 WIT. Dalam kunjungannya ke Ambon, Gibran juga memiliki agenda bagi-bagi susu hingga bermain sepak bola di Desa Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, serta menghadiri jamuan makan siang dari Gubernur Maluku.
"Saya belum tahu (keberadaan pejabat) pastinya, tapi di laporan pengawasan kita itu ada sekitar 30 orang kepala desa. Kalau di sini (kepala desa) sebutnya Bapa Raja," ujarnya.
Subair menjelaskan, jabatan Bapa Raja dalam Perda Maluku Tengah adalah kepala pemerintahan. Sedangkan di wilayah Maluku Tenggara atau di Pulau Buru, Kepulauan Maluku, Bapa Raja adalah kepala adat yang terpisah dari unsur pemerintahan. "Tapi di Maluku Tengah, hasil kajian kita sementara itu Bapa Raja adalah kepala desa juga," jelas Subair.
Bawaslu Maluku sendiri menerima rundown agenda kampanye Gibran di Kepulauan Maluku lewat pesan berantai di media sosial. Setelah itu, Bawaslu lewat panitia pengawas (panwas) mencoba memastikan kegiatan tersebut dengan mendatangi lokasi acara di Hotel SwissBell.
"Kemudian kita pastikan yang bersangkutan memang datang, lalu kita awasi beberapa kegiatannya, termasuk kegiatan pertemuan dengan para Bapa Raja di Hotel SwissBell Ambon," ujarnya.
