JATIMTIMES - Beredar surat undangan rapat berkop surat Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Riau yang menggelar persiapan deklarasi Prabowo-Gibran. Hal ini seolah menampik sikap Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menegaskan bahwa NU netral dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam surat tersebut tertulis undangan ditujukan kepada pengurus PWNU Riau. Selain itu, surat undangan juga meminta agar pengurus PWNU hadir pada Rabu (10/1/2024) di Hotel Angkasa Garden, Jalan Setia Budi, Pekanbaru, Riau, pukul 16.30 waktu setempat.
Baca Juga : Pulang Kampung ke Madura, Mahfud MD Minta Citra Pulau Garam Dikembalikan
Dalam keterangan surat undangan, juga dituliskan perihal acara, yakni rapat persiapan deklarasi Prabowo-Gibran. Di bawah surat undangan rapat, tertanda tangan sebagai penanggung jawab acara adalah Ketua PWNU Provinsi Riau HT. Rusli Ahmad SE MM.
Saat dikonfirmasi JatimTIMES soal surat PWNU Riau yang beredar, Rusli membenarkan adanya surat tersebut. Dia juga mengatakan bahwa persiapan deklarasi Prabowo-Gibran telah berlangsung kemarin, Rabu (10/1/2024). Sementara acara deklarasi akan berlangsung hari ini, Kamis (11/1/2024) pukul 14.00 waktu setempat.
"Benar," ungkap Rusli membenarkan surat PWNU Riau soal persiapan deklarasi Prabowo-Gibran melalui WhatsApp kepada JatimTIMES, Kamis (11/1/2024).
"Nanti jam 2 siang," sambung Rusli menjelaskan soal kapan acara PWNU Riau mendeklarasikan Prabowo-Gibran sebagai pilihan capres-cawapres 2024.
JatimTIMES kembali bertanya soal kenetralan PBNU dalam Pilpres 2024 sekaligus alasan PWNU Riau mendeklarasikan Prabowo Gibran sebagai capres-cawapres 2024. Namun hingga berita ini diturunkan, Rusli belum memberikan tanggapan mengenai hal tersebut.
Wartawan JatimTIMES juga meminta izin dan berusaha menelepon Rusli. Namun, hingga berita ini diturunkan, Rusli masih belum merespons kembali.
Sebagaimana diberitakan, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan independensi dan netralitas NU dalam Pemilu 2024. Gus Yahya -sapaab akrab Yahya Cholil Staquf- menegaskan PBNU selalu netral dan tidak pernah berubah sejak pembentukannya tahun 1926.
"NU sebagai institusi masih di posisi itu (sesuai titah 1926), karena ini keputusan resmi muktamar yang tidak pernah dianulir,, tidak boleh sebagai institusi (memihak)," kata Gus Yahya pada 9 Juni 2023 lalu.
Menurut Gus Yahya, pada prinsipnya NU merestui segala hal yang bertujuan untuk kemaslahatan bangsa, termasuk soal pemilu. Namun, dia kembali menegaskan bahwa NU bukan partai politik, sehingga tidak dalam posisi untuk mengajukan bakal calon untuk pemilu.
Baca Juga : Gus Kikin Angkat Bicara Usai Ditunjuk PBNU menjadi Ketua PWNU Jatim
Meski begitu, Gus Yahya pun mempersilakan apabila ada partai politik yang ingin mengusung kader NU sebagai calon dalam Pemilu 2024.
Soal dukungan terhadap kader NU yang diusung partai politik, Yahya menegaskan pihaknya tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik kepada pihak-pihak tertentu.
"Ya, dukungannya dukungan apa? Wong NU ini bukan parpol. Saya berapa kali sampai teriak-teriak tentang ini. NU bukan parpol, NU tidak dalam posisi untuk memberikan dukungan politik," tegasnya.
Menurut Gus Yahya, satu-satunya hal yang dilakukan NU terkait pemilu saat ini adalah berusaha sekuat tenaga untuk ikut menjaga masyarakat tetap tenteram dan harmonis selama tahapan pesta demokrasi berlangsung.
"Satu-satunya yang akan dilakukan NU adalah berusaha sekuat tenaga ikut menjaga supaya masyarakat tetap tentram, tetap harmonis. Tidak terjadi antagonisme. Tidak terjadi permusuhan antarkelompok gara-gara agenda politik," ucapnya.
NU akan terus menyampaikan pemahaman kepada masyarakat bahwa pemilu hanya sebuah prosedur rutin untuk menentukan kepemimpinan ke depan. "Kalau sudah selesai prosedur ini, ya siapa pun yang terpilih, siapa pun yang menjadi pemerintah, ya, itu adalah pemerintah dari seluruh rakyat Indonesia, harus didukung, harus ditaati. Kami tidak perlu meneruskan antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda," katanya.
Dia juga mengatakan pemilu bukanlah sebuah ajang jihad fisabilillah atau Perang Nadar mengenai hidup dan mati. "(Pemilu) Ini cuma soal prosedur untuk menentukan pejabat pemerintah, dalam hal ini adalah presiden dan juga legislatif. Saya kira itu saja," ujar Gus Yahya.
