JATIMTIMES - Media Amerika Serikat, New York Times turut menyoroti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Khususnya menyinggung putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka yang turut serta dalam Pilpres 2024 dengan menjadi cawapres nomor urut 02.
Dalam tulisannya, New York Times mengatakan banyak kritikus yang menilai jika masa pemerintahan Jokowi ini mengalami kemunduran demokrasi.
Baca Juga : Film Siksa Neraka Dilarang Tayang di Malaysia dan Brunei Darussalam
"Belum lama ini, putra sulung Presiden Joko Widodo asal Indonesia ini menjalankan bisnis katering dan jaringan toko makanan penutup. Sekarang dia adalah simbol dinasti politik yang sedang berkembang dan penerima manfaat dari manuver keluarga," demikian tulisan New York Times, dikutip Kamis (11/1/2024).
Dalam laporannya, secara gamblang New York Times menyebut jika lolosnya Gibran menjadi cawapres karena bantuan keputusan pengadilan tinggi yang dipimpin oleh pamannya. Diketahui, Gibran awalnya terganjal oleh usia saat hendak mencalonkan diri sebagai cawapres.
"Jika pasangannya menang, ia (Gibran) akan menjadi wakil presiden termuda di Indonesia," jelas New York Times.
Secara rinci, NYTimes menjelaskan jika lolosnya Gibran menjadi cawapres telah menuai komentar dari para kritikus. Bahkan para kritikus telah memperingatkan Jokowi yang berupaya melemahkan perombakan demokrasi, dimana setelah puluhan tahun Indonesia berada di bawah kediktatoran dan membantu Joko sendiri memenangkan kursi kepresidenan pada tahun 2014.
New York Times juga menjelaskan ada tiga kandidat yang mencalonkan diri untuk menggantikan Jokowi dalam pemilu 14 Februari mendatang. Termasuk mantan jenderal yang kini menjabat menteri pertahanan, Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo, yang telah lama dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia, kalah dalam dua pemilu terakhir dari Pak Joko," tulis NYTimes.
NYTimes juga melaporkan jika pada pemilu kali ini justru Jokowi mendukung mantan jenderal tersebut. Khususnya dalam bentuk putranya sebagai cawapres.
"Penggabungan dua kelompok politik ini tampaknya memberikan keunggulan bagi pasangan mereka, menurut jajak pendapat," keterangan NYTimes.
New York Times juga mengutip pernyataan Yoes C. Kenawas, peneliti di Universitas Atma Jaya di Jakarta. "Jelas bahwa Jokowi sedang membangun dinasti politik,” kata Yoes.
Lebih lanjut Yoes mengatakan jika tujuan Jokowi adalah mempersiapkan putranya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2029. Menjabat di bawah pimpinan Prabowo akan menjadi “masa magang.”
“Karena pada akhirnya yang dituju adalah presiden, bukan wakil presiden," tambahnya.
New York Times juga menceritakan awal mula Jokowi menjadi presiden. Di mana, Jokowi sebelumnya adalah seorang produsen furnitur, yang kemudian naik jabatan dari walikota menjadi gubernur dan akhirnya menjadi presiden negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tanpa memiliki hubungan keluarga.
"Setelah memenangkan masa jabatan pertamanya, dia (Jokowi) mengatakan bahwa menjadi presiden 'tidak berarti menyalurkan kekuasaan kepada anak-anaknya'," tulis New York Times.
New York Times bahkan secara terang-terangan merinci dinasti yang ditata oleh Jokowi. Setelah Jokowi memenangkan masa jabatan lima tahunnya yang kedua, pada tahun 2019, anggota keluarganya memulai karir politik mereka sendiri. Pada tahun 2020, Gibran terpilih sebagai Wali Kota Solo, dan menantu Jokowi Muhammad Bobby Afif Nasution, terpilih menjadi Wali Kota Medan.
Pada bulan September, putra bungsu presiden, Kaesang Pangarep, 28 tahun, bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia. Dua hari kemudian, dia diangkat menjadi ketuanya.
"Partai ini secara luas dipandang sebagai kendaraan pasca-kepresidenan bagi Joko yang dapat ia gunakan untuk memperkuat warisannya sebagai seorang pemimpin yang berupaya memodernisasi negara dengan jalan tol, pelabuhan, dan bandara baru," tulis laporan New York Times.
Sementara itu, Gibran bisa mencalonkan diri sebagai wakil presiden hanya karena pamannya dan Mahkamah Konstitusi melakukan intervensi pada bulan Oktober, yang mengizinkan kandidat berusia di bawah 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden jika mereka sebelumnya telah terpilih untuk menjabat. Yang memberikan suara penentu dalam putusan 5-4 adalah Ketua Mahkamah Agung, Anwar Usman, yang ditunjuk oleh Jokowi dan kemudian menikah dengan saudara perempuan Presiden.
"Panel etik dengan cepat mencopot Anwar dari jabatan ketua hakim karena pelanggaran serius terhadap kode etik pengadilan, namun keputusan tersebut tetap berlaku. Pak Anwar membantah melakukan kesalahan," demikian laporan New York Times.
Beberapa hari kemudian, Prabowo – yang merupakan menantu diktator terguling, Suharto – memilih Gibran sebagai cawapres dengan harapan bahwa popularitas sang presiden akan menular ke kampanyenya.
"Jajak pendapat menunjukkan bahwa kandidat tersebut memiliki keunggulan dibandingkan dua kandidat lainnya yang mencalonkan diri untuk menggantikan Jokowi dalam pemilu bulan depan, namun kemungkinan akan terjadi pemilihan putaran kedua pada bulan Juni," tulis New York Times.
Namun menurut New York Times, Jokowi menangkis kritik terhadap manuver politik tersebut dengan bercanda bahwa hal itu seperti drama Korea yang populer di Indonesia.
“Akhir-akhir ini kita disuguhi terlalu banyak drama, terlalu banyak drama Korea, terlalu banyak sinetron,” katanya kepada para pengikut partainya pada bulan November, tanpa menyebutkan peran keluarganya sendiri dalam sandiwara tersebut.
Baca Juga : Gibran Mengajak Para Pendukung dan Simpatisan untuk Memenangkan Dirinya
Namun banyak analis yang menuding Jokowi mendalangi tontonan semacam itu dari balik layar selama bertahun-tahun, dengan tujuan untuk memperluas pengaruhnya setelah masa jabatannya berakhir.
"Ini bukan drama, ini adalah rekayasa yang direncanakan," kata Titi Anggraini, dosen Universitas Indonesia.
Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University di Perth, Australia, mengamini hal tersebut. “Dia (Jokowi) akan memberi kesan tidak terikat karena itu gaya politiknya, tapi dialah yang paling mendukungnya (dinasti),” ujarnya.
Wilson, yang telah lama mempelajari Indonesia, menggambarkan manuver Jokowi sebagai bagian dari tren anti-demokrasi yang dianut oleh banyak politisi Indonesia.
"Politisi yang dimaksud termasuk Prabowo, yang pernah berharap untuk menggantikan ayah mertuanya dan selama beberapa dekade dilarang memasuki Amerika Serikat karena catatan pelanggaran hak asasi manusianya. Dikenal karena sifatnya yang cepat marah, ia telah menghabiskan waktu puluhan tahun mencoba mengubah dirinya menjadi sosok kebapakan," tulis laporan New York Times.
"Saya sama sekali tidak melihat Jokowi sebagai seorang demokrat, Jokowi punya kecenderungan otokratis, begitu juga dengan Prabowo," kata Wilson.
New York Times juga sempat mengulas Anwar Usman. Ia adalah hakim Mahkamah Konstitusi menikah dengan keluarga presiden pada tahun 2020. Ia bertemu dengan saudara perempuan presiden, Idayati, setelah bergabung dengan pengadilan pada tahun 2018. Keduanya sama-sama menduda dan menjanda.
Pada saat putusan soal batasan usia capres-cawapres, para ahli hukum memperingatkan akan adanya konflik kepentingan di masa depan. Beberapa orang mendesak ketua hakim untuk mengundurkan diri dari pengadilan atau, paling tidak, mengundurkan diri dari kasus yang melibatkan saudara ipar barunya. Namun Anwar masih berperan penting dalam keputusan yang membantu keponakannya.
"Keputusan itu sangat penting karena mengubah aturan main sistem pemilu,” kata Jimly Asshiddiqie, Ketua Dewan Kehormatan MK, yang menegakkan kode etik MK.
Setelah menyelidiki bagaimana pengadilan mengambil keputusan, dewan memecat Anwar sebagai ketua hakim dan mengecam delapan hakim lainnya karena turut berpartisipasi dalam kasus tersebut. Dewan mengizinkan Anwar untuk tetap menjadi hakim tetapi melarangnya berpartisipasi dalam urusan pemilu.
“Kita punya masalah besar dengan budaya etis, sebagian besar pejabat publik tidak mempunyai pemahaman etis bahwa konflik kepentingan adalah salah," kata Jimly, yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.
Anwar membantah bahwa ia melakukan tindakan yang tidak pantas dan berpendapat bahwa keputusan etik tersebut tidak didasarkan pada fakta atau hukum. “Martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun telah dihancurkan oleh fitnah yang sangat keji dan kejam,” katanya kepada New York Times pada November 2023 lalu.
Sebelum keputusan tersebut diambil, Gibran menepis rumor bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden, dengan mengatakan bahwa ia tidak memenuhi syarat setelah menjabat kurang dari tiga tahun sebagai wali kota.
“Saya masih sangat baru, masih banyak yang harus saya pelajari. Dari wali kota menjadi wakil presiden adalah lompatan yang terlalu besar," kata Gibran sebelum mencalonkan diri sebagai cawapres.
New York Times bahkan menuliskan beberapa pendapat dari warga Solo soal kinerja Wali Kota Solo Gibran.
“Setiap orang harus memulai dari bawah agar mendapat pengalaman dan kedewasaan. Ini tentang mengelola sebuah negara, bukan hanya sebuah kota,” kata Paryani, 43, yang berjualan pisang di pasar Pasar Gede.
Dan di Jakarta, salah satu pemilih pemula, Neiva Kayla Hamzah, 17, mengatakan dia merasa terganggu dengan anak presiden yang menggunakan hak istimewanya untuk ikut pemilu. Menjadi kandidat setelah pamannya melanggar peraturan menimbulkan pertanyaan akan menjadi wakil presiden seperti apa Gibran nantinya, katanya.
“Ini menunjukkan bahwa dia akan melakukan apa pun dan akan melakukan apa pun demi keuntungan dirinya sendiri," kata Neiva.
