JATIMTIMES – Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Banyuwangi mengharapkan agar 2024 pemerintah ada kesempatan menambah SDM sektor pendidikan baik melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PNS. Tujuannya agar ke depan bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan.
Menurut Ketua Dewan Pendidikan kabupaten Banyuwangi Sulihtiyono, pada dasarnya walaupun dengan keterbatasan SDM ada gerakan di daerah, tetapi akan lebih mantab kalau ada peningkatan jumlah SDM yang menjadi bagian kebijakan pemerintah pusat.
Baca Juga : Soal Sampah TPA Tlekung, Warga dan Pemkot Batu Tak Sejalan
“Dan hal tersebut merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang ada di bawah,” ujar Sulih pada Selasa (9/1/2024).
Dia menuturkan potret dunia pendidikan di wilayah Banyuwangi pada 2023 dari segi peningkatan mutu sudah banyak gerakan untuk menumbuhkan peningkatan mutu sumber daya manusia (SDM) yang ada.
Selain itu, lanjut dia dengan adanya perubahan kurikulum merdeka belajar menjadikan sekolah-sekolah mempunyai otoritas mengelola lembaga pendidikan dan melayani siswa dengan baik.
“Dinas Pendidikan Banyuwangi ada program guru penggerak yang cukup bagus dalam mendorong motivasi para guru untuk bekerja sesuai dengan tupoksinya. Dengan adanya perubahanan kurikulum dan tidak ada lagi sentralisasi, sekolah lebih leluasa dalam mengelola karena ada program merdeka belajar,” imbuh Sulih.
Baca Juga : Wisata ke Puncak Jowin Tulungagung, Keindahan Pemandangan Alam dengan Gapura Nuansa Bali
Dia menambahkan dengan adanya keterbatasan dana dan kebijakan pemerintah pusat yang melakukan moratorium pengangkatan pegawai negeri sipil (PNS) baru sangat berpengaruh terhadap ketersediaan (SDM) bidang pendidikan di wilayah Banyuwangi.
Bahkan tidak sedikit sekolah yang PNS nya sangat terbatas.”Tetapi dalam hal ini kita tidak boleh mengeluh kurangnya SDM sehingga diperlukan inovasi agar SDM yang ada didorong menjadi berkualitas,” tambah Sulih.
