JATIMTIMES - Dalam sesi tanya jawab antar-calon presiden pada debat capres ketiga 2024, Prabowo Subianto diminta Ganjar Pranomo untuk menjelaskan terkait pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) bekas dari negara lain.
Dalam debat yang mengangkat tema terkait Pertahanan, Keamanan, Hubungan Internasional, Globalisasi, Geopolitik, dan Politik Luar Negeri ini, Prabowo pun menjelaskan, menurutnya pembelian alat perang bukan soal bekas atau baru.
Baca Juga : Prabowo Pamer Utang Indonesia Masuk Terendah di Dunia
“Untuk pesawat, kapal perang, bukan soal bekas tidak bekas, tapi usia pakai. Umpamanya pesawat Mirage 2000-5 yang akan kita akuisisi itu usia pakainya 15 tahun, teknologinya bertambah ke yang lebih tinggi," ujarnya.
“Itu usianya 20-25 tahun. Pesawat terbang dan sebagainya,” jelasnya.
Prabowo lalu mengatakan jika membeli baru harus menunggu selama 3 tahun dan operasionalnya harus 7 tahun.
"Kalau beli baru, datangnya 3 tahun kemudian dan operasionalnya 7 tahun, itu kita perlu kemampuan," imbuh Prabowo Subianto.
Mendengar penjelasan itu, Ganjar mengatakan mulanya dia percaya pada Prabowo memahami pertahanan. Tapi mulai ragu mendengar Prabowo.
“Awalnya saya percaya sekali Bapak Prabowo akan memahami ini. Tapi hari ini saya jadi meragukan,” timpalnya.
Pasalnya, kata dia, pihaknya telah menanyakan langsung pada prajurit TNI. Terkait pengadaan alutsista bekas.
“Karena saya bertanya pada pilot, saya bertanya pada angkatan laut persoalan ini. Perencanaan pembangunan yang top down hanya membuat matra menerima saja,” tuturnya.
Bagi Ganjar, mestinya tak melakukan pengadaan alat perang bekas. Itu pula yang dilakukan Junowo Sudarsono, Mantan Menteri Pertahanan.
“Kenapa saya sampaikan? Kalau kita berbicara bukan pada bekasnya, kami tidak. Karena Junowo Sudarsono sudah menilai itu, dan apa yang bapak rencanakan hari ini ditunda,” terangnya.
Baca Juga : Di Debat Ketiga Capres, Prabowo Mengaku Banyak Sependapat dengan Ganjar
“Apa artinya, saya kira perencanaannya terlalu gegabah pada soal itu,” tandasnya.
Diketahui, Prabowo sepakat menunda pembelian 12 pesawat tempur bekas milik Angkatan Udara Qatar, Mirage 2000-5. Penundaan ini menyusul keterbatasan fiskal pemerintah untuk mendukung pembelian pesawat tempur bekas pabrikan Prancis tersebut.
"Setelah rencana ini dibuat dan disepakati pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan, Pak Menhan menunda pembelian Mirage 2000-5 karena kapasitas fiskal kita belum bisa mendukung pembelian Mirage 2000-5," kata Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak.
"Kenapa ditunda? Karena kapasitas fiskal kita belum mendukung untuk ini segera direalisasikan," sambungnya.
Dahnil menjelaskan pembelian pesawat Mirage 2000-5 bekas Angkatan Udara Qatar sedianya untuk mengisi kekosongan alutsista pertahanan udara, sembari menunggu kedatangan pesawat tempur baru Dassault Rafale yang sudah dipesan pemerintah Indonesia.
"Pembelian Mirage 2000-5 ini tentu dalam konteks Ad-Interim. Artinya dalam mengisi kekosongan selama kita menunggu Dassault Rafale. Ini (pesawat Mirage 2000-5) kita butuhkan ketika keputusan ini dibuat," ujarnya.
Karena pembelian pesawat bekas Mirage 2000-5 ex Qatar ditunda pemerintah, lanjut Dahnil, mengalihkan anggaran untuk mengisi kekosongan alutsista pertahanan udara dengan melakukan peremajaan terhadap sejumlah pesawat tempur yang sudah dimiliki RI.
