JATIMTIMES - Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, menyoroti sikap Mahfud Md yang membuka posko pengaduan pemilu usai viral soal WNI di Kuala Lumpur, Malaysia, mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Fahri mengungkapkan jika semua paslon yang ada saat ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Dia menyebut ketiga paslon berada dalam pemerintahan.
Baca Juga : Komitmen Optimalisasi PAD, Bapenda Jalin Kerjasama dengan PLN UP3 Malang
"Sebenarnya saya kembali mengingatkan saja bahwa dalam pemilu kali ini tidak ada yang betul-betul berada di luar pemerintahan. Semua masih berada di dalam pemerintahan, oleh sebab itu sebaiknya masyarakat jangan terlalu radikal juga menganggap seolah-olah ini ada hitam putih, minyak sama air, yang tidak bisa digabungkan," kata Fahri Hamzah saat dihubungi, Kamis (4/1/2024).
Ia lalu menyoroti secara khusus Mahfud Md. Dia menyebut Mahfud Md merupakan pengawas pemilu, tapi di sisi lain juga seorang cawapres.
"Sistem politik kita ini unik sekali lagi semua masih berada di dalam pemerintahan, itulah sebabnya Pak Mahfud masih menjadi pengawas pemilu pada saat beliau menjadi calon wakil presiden," ucapnya.
Tak hanya Mahfud Md, ia juga menyinggung capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Menurutnya, Anies juga secara tidak langsung berada di dalam pemerintahan lantaran 2 partai pengusungnya berada dalam pemerintahan.
"Pak Anies punya dua partai yang berada di dalam pemerintahan dan Pak Prabowo sendiri berada di dalam pemerintahan seperti yang lain-lain," ujarnya.
"Jadi saya hanya ingin mengingatkan supaya landai saja suasana dan tidak ada yang terlalu keras ekstrem dan radikal," lanjutnya.
Mahfud Md sebelumnya mengatakan akan membuka posko pengaduan terkait pemilu 2024. Hal itu merupakan respon dari viralnya sebuah video WNI di Kuala Lumpur Malaysia, yang mengaku tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.
Baca Juga : Jelang Debat Ketiga, Timnas AMIN: Anies 100 Persen Siap
Mulanya Mahfud mengatakan baru mendengar berita itu dan akan mendalaminya.
"Belum, saya baru mendengar juga. Tapi nanti kita dalami," kata Mahfud di Kemenko Polhukam, Rabu (3/12).
Lalu kemudian sebagai seorang Kemenko Polhukam akan membuka kroscek terhadap aduan terkait dugaan kecurangan pemilu. Nantinya aduan yang sudah disampaikan ke KPU dan Bawaslu akan di kroscek Kemenko Polhukam untuk diketahui apakah sudah berjalan atau tidak.
"Sebagai Menkopulhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU tentu saja. Nanti krosceknya bisa di sini apakah laporan-laporan itu jalan atau tidak, kita akan kontrol di sini, di kantor Menkopolhukam Jalan Merdeka Barat 15 ini," imbuhnya.
