JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Malang tahun 2024-2045, Senin (18/12/2023). Kegiatan tersebut dimaksudkan Bappeda Kota Malang untuk menyampaikan progres rancangan pembangunan dari pemerintah pusat kepada publik.
Untuk itu, Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan bahwa dalam forum tersebut juga dihadirkan sejumlah pihak pemangku kepentingan. Baik dari unsur perangkat daerah, akademisi dan stakeholder terkait, seperti TNI-Polri hingga Badan Pusat Statistika (BPS).
Baca Juga : KPU Pastikan Kotak Suara di Jatim Seratus Persen Sudah Terdistribusi
"Rancangan awal hari ini harus dikosultasi publik kan. Jadi, tidak hanya kepada perangkat daerah, tapi juga stakeholder, polresta, kodim, BPS, Bappeda Kabupaten Malang dan Kota Batu yang terkait dengan kita. Kita undang semua untuk mendapat saran dan masukan," jelas Dwi, Senin (18/12/2023).
Melalui forum tersebut, Bappeda Kota Malang bermaksud menghimpun masukan dan saran dari seluruh peserta yang hadir. Masukan tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mematangkan RPJPD 2024-2045.
"Hari ini ada dua sesi. Pertama jam 8 untuk seluruh perencana dan stakeholder kami berikan gambaran rancangan awal RPJPD. Diharapkan ada masukan. Sesi kedua yang ada Pak Wali dengan penyampaian saran dan masukan. Nah penggalian masukan tadi di sesi yang pertama," jelas Dwi.
Dwi mengatakan, forum konsultasi tersebut merupakan proses yang yang harus dilakukan dan telah seauai dengan Permendagri 86 Tahun 2017. Materi yang disampaikan terkait tahapan penyusunan rancangan awal RPJPD.
"Akan ada output. Kita tuangkan di berita acara, untuk memperbaiki rancangan awal RPJPD 2025-2045. Kita menyampaikan dari pusat ada arahan apa saja, lalu di provinsi, kemarin juga habis FKP di provinsi. Proses itu kami sampaikan di forum kali ini. Nanti juga harus ada muatan lokal. Intinya semacam sinkronisasi," jelas Dwi.
Saat ini, pihaknya masih belum dapat menjelaskan secara lebih detil program apa saja yang nanti akan dimasukkan ke dalam RPJPD 2024-2045. Sebab, pihaknya masih harus menunggu arahan dari pemerintah pusat yang akan dituangkan di dalam inmendagri.
"Secara garis besar, dari pusat apa yang jadi fokus. 2025-2045, pendidikan, kesehatan, infrastruktur tetap, namun harus memperhatikan perkembangan di wilayah masing-masing. Makanya kita undang tetangga (daerah) terdekat. Harapannya bisa sinkron antara arahan dari pusat ataupun provinsi," pungkas Dwi.
