JATIMTIMES - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD siap mengikuti debat pada tahap pertama.
"Pak Ganjar-Mahfud siap untuk melakukan debat," kata Hasto kepada wartawan di Kabupaten Serang, Banten, Minggu (10/12/2023).
Baca Juga : Dua Kendaraan Besar Terlibat Tabrakan di Kota Malang
Apalagi mengenai tema debat mengenai hukum dan hak asasi manusia (HAM). Menurut Hasto, pada materi soal HAM basisnya adalah dari ideologi Pancasila. Sila ketuhanan, sila kemanusiaan dan kerakyatan dan bagaimana menyelesaikan demokrasi bukan dengan kekerasan. Oleh karena itu, Hasto mengingatkan agar jangan sampai Indonesia dipimpin oleh mereka yang memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.
"Maka jangan sampai republik ini dipimpin oleh orang yang punya rekam jejak pelanggaran HAM, apalagi ada ada paslon yang tidak memasukan terkait HAM di dalam programnya," ucap Hasto.
Ia kemudian menjelaskan Ganjar dan Mahfud memiliki komitmen pada nilai-nilai HAM. Itu jadi bagian komitmen pasangan ini dan jadi panggilan jiwa mereka.
"Pak Ganjar-Mahfud menjadikan komitmen terhadap HAM sebagai panggilan jiwanya, karena memang nilai kemanusiaan sangat penting, mencintai rakyat, mencintai tanah air, mencintai pertiwi, itu bagian dari komitmen yang ditunjukan. Sementara yang di sana masih malu-malu karena masa lalu," pungkasnya.
Diketahui, terkait isu pelanggaran HAM kerap disematkan ke dahi Prabowo. Narasi ini mengemuka sejak Prabowo maju sebagai rival PDI-P pada Pilpres 2014.
Baca Juga : Perbaikan Jalan Ambles Hampir Rampung, Jalan Bandung Kota Malang Sudah Bisa Dilintasi
Prabowo merupakan komandan Kopassus yang membawahi Tim Mawar saat reformasi. Tim ini diduga mendalangi operasi penculikan dan penghilangan paksa puluhan aktivis pada kurun 1997-1998.
Isu HAM juga beberapa kali dialamatkan kepada Ganjar, yang dianggap memberi karpet merah untuk sejumlah korporasi melakukan eksploitasi dan penggusuran warga lokal dalam kasus Kendeng (2015) dan Wadas (2022).
Sementara itu, Anies pun punya catatan terkait Pilgub DKI Jakarta 2017 karena dianggap membiarkan isu berbau SARA dan intoleransi terhadap kelompok minoritas mengambil panggung dalam kontestasi elektoral ibu kota.
