JATIMTIMES - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mendukung sikap Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan mencarikan solusi terkait masalah pengungsi Rohingya. Anwar mengatakan, pengungsi Rohingya ini merupakan masalah kemanusiaan yang menjadi perhatian semua pihak.
"Untuk itu dalam menghadapi kasus pengungsi dari Rohingya ini MUI mendukung sikap Wapres. Para pengungsi tersebut jangan dibiarkan berserak di berbagai daerah tapi ditempatkan di sebuah pulau. Agar lebih mudah mengurusi dan mengawasinya. Seperti yang pernah kita lakukan dahulu di Pulau Galang sebagai tempat penampungan pengungsi dari Vietnam tahun 1979-1996 yang jumlahnya sekitar 250.000 orang," kata Anwar dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).
Baca Juga : Penguatan Entrepreneur University, Unisma Hadirkan Rektor Telkom Bandung University
Lebih lanjut Anwar mendorong pemerintah untuk mengambil langkah penyelesaian bersama UNHCR untuk meminimalisir masalah. Anwar ingin para pengungsi Rohingya itu juga bisa hidup damai dan aman.
"Sikap ini penting untuk diambil oleh pemerintah bagi meminimalisir masalah dan bagi memudahkan kita berbicara dan bernegosiasi serta mencarikan solusi bersama UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) tentang tindakan dan langkah apa yang terbaik kita lakukan bagi para pengungsi tersebut agar mereka sebagai manusia juga bisa hidup dengan aman, tentram, damai dan bahagia di bumi milik kita bersama ini," ujar Anwar.
Meskipun demikian, Anwar pun juga menyadari jika kedatangan pengungsi Rohingya ke Aceh, Medan dan Riau menyebabkan masalah di Indonesia. Sebab, kata dia, Indonesia harus menyediakan makanan, minuman hingga tempat tinggal.
"Tetapi untuk menolak dan membiarkan mereka kembali terkatung-katung di tengah laut di dalam kapal dan atau perahu yang mereka tumpangi tanpa ada kejelasan tujuan ke negara mana mereka akan berlabuh juga jelas tidak manusiawi. Karena mereka sebagai manusia juga punya hak untuk hidup dengan tenang, damai, sejahtera dan bahagia," ujar Anwar.
Sebelumnya, Ma'ruf Amin mengatakan pemerintah juga segera berkoordinasi dengan UNHCR terkait pengungsi Rohingya. Menko Polhukam Mahfud MD sudah memimpin rapat untuk penyelesaian masalah tersebut.
"Yang Rohingya ini kan saya kira hari ini ada rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam ya untuk membahas masalah Rohingya ini. Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai kemudian ada penolakan oleh masyarakat, dan kemudian bagaimana supaya juga mengantisipasi terus nanti terus lari, semua larinya ke Indonesia, ke sini, itu menjadi beban," kata Ma'ruf di Depok, Jawa Barat, Selasa (5/12).
Ma'ruf menyebutkan pemerintah juga akan membahas soal pengungsi Rohingya ini dengan UNHCR. Sebab, menurut dia, Badan Pengungsi PBB itu memiliki tanggung jawab.
Baca Juga : Kontribusi Pasar Asuransi Syariah di Indonesia Masih Minim, MPDS Diluncurkan
"Dan kita akan bicarakan juga dengan UNHCR yang punya tanggung jawab masalah pengungsian di PBB, ini harus dilakukan pembahasan bersama," katanya.
Ma'ruf mengatakan masalah pengungsi Rohingya ini menyangkut kemanusiaan. Dia juga menyinggung soal pengungsi yang masuk ke Yunani.
"Ini soal kemanusiaan, soal kemanusiaan yang harus di... sebenarnya bukan hanya kita di sini, kemarin juga waktu saya berkunjung ke Yunani, Yunani menghadapi juga situasi serupa ya, yang ke Eropa masuk ke Yunani juga dan mereka seperti kita menghadapi kesulitan dan mereka bagaimanapun ini kemanusiaan, karena kemanusiaan harus kita tanggulangi," tutur dia.
Ia pun menegaskan bahwa pemerintah akan mencarikan solusi terbaik soal pengungsi Rohingya ini. Ma'ruf menyebutkan pemerintah segera mengambil langkah-langkah.
"Oleh karena ini ada solusi-solusi yang pas dan masyarakat kita juga dan penempatannya di mana. Dulu juga pernah kita menjadikan Pulau Galang untuk pengungsi Vietnam, nanti kita akan bicarakan lagi apa akan seperti itu, saya kira pemerintah akan mengambil langkah-langkah," pungkasnya.
