JATIMTIMES - Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kembali meraih penghargaan di penghujung tahun 2023 ini. Setelah beberapa waktu lalu mendapat penghargaan soal transformasi digital, kini Pemkot Malang mendapat penghargaan terkait Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (ZI).
Kegiatan tersebut digelar oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Nusa Dua Badung, Provinsi Bali. Pada kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menerima langsung penghargaan SAKIP Kategori A itu.
Baca Juga : Pejabat Struktural UIN Malang Ikuti ToT Penguatan Moderasi Beragama
Atas penghargaan tersebut, Wahyu pun mneyampaikan apresiasnya. Ia menilai bahwa capaian itu tidak lantas harus membuat berpuas diri. Menurutnya masih banyak pekerjaan rumah di Kota Malang yang harus mendapat perhatian
“Ini (penghargaan) patut kita syukuri, tapi juga jangan berpuas diri atau sudah merasa cukup. Karena kebutuhan akan terus bertumbuh kembang, dinamika akan mengikuti. Pun demikian tuntutan publik diyakini akan terus bertambah.
Untuk itu, dirinya bersama seluruh jajaran Pemkot Malang untuk terus berbenah. Terutama dalam menuju kualitas pelayanan publik yang lebih baik dari waktu ke waktu. Apalagi, hal tersebut juga telah diamanhkan kepadanya selama mengemban jabatan Pj Wali Kota Malang.
"Maka kuncinya adalah terus dan terus melakukan pembenahan, perbaikan dan peningkatan kualitas layanan publik kita. Pedomani dan maknai dengan baik apa yang dititipkan Pusat berkaitan dengan birokrasi yang fokus dan berdampak,“ tegas Wahyu.
Sementara itu dalam rilisnya, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa reformasi birokrasi harus dijalankan menggunakan mekanisme double track. Yakni RB general dan RB tematik.
RB general merupakan mekanisme berbasis pada penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Sedangkan RB tematik, fokus pada dampak yang dirasakan masyarakat pada empat tema. Yaitu pengurangan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi, pengendalian inflasi serta penguatan belanja produk dalam negeri.
Baca Juga : Pj Wali Kota Kediri Beri Arahan Pengendalian Inflasi pada HLM TPID
“Semua itu basisnya adalah digitalisasi sebagai enabler, sebagai penggerak birokrasi. Kenapa digitalisasi? Ya hanya dengan itulah kita bisa bekerja lebih cepat, efektif, efisien, dan dampaknya lebih optimal,” ujar Anas.
Apalagi, melalui transformasi digital sebenarnya pemerintah berharap agar layanan dan program yang dijalankan bisa semakin dapat dirasakan oleh masyarakat. Kemenpan RB menggelorakan RB tematik untuk membantu instansi pemerintah agar fokus pada permasalahan inti masyarakat.
“Birokrasi itu harus fokus. Kita tidak bisa mengerjakan semuanya. Kementerian PANRB membantu panduannya dengan fokus ke RB Tematik. Tentu bisa dikontekskan ke masing-masing daerah, misalnya kemiskinan bisa diturunkan lewat pariwisata, hilirisasi pertanian, industri manufaktur, dan sebagainya sesuai karakter wilayah. Dalam membumikan RB tematik, kita harus memetakan siapa mengerjakan apa, sehingga indikator, target, dan dampaknya dapat terlihat dengan jelas," terang Anas.
