JATIMTIMES - Komisi Pemilihan Umum (KPU) buka suara terkait format debat Pilpres 2024 tanpa sesi khusus debat cawapres, ada kabar bahwa format itu bermula dari kubu Anies Baswedan-Cak Imin (AMIN) yang mengusulkan pasangan capres-cawapres harus hadir semua.
KPU menegaskan jika rapat tersebut bersifat dinamis dan semua berhak menyampaikan pendapatnya.
Baca Juga : Laga Tunda Tanpa Penonton, Gresik United Hadapi Persela di Stadion Supriyadi Blitar
"Dalam rapat itu kan dinamis. Orang rapat itu kan bisa menyampaikan pendapatnya," kata Ketua Divisi Teknis KPU RI, Idham Holik, kepada wartawan, Selasa (5/12/2023).
Idham mengatakan KPU tidak melarang siapapun untuk memberi masukan terkait format debat. Namun meski begitu, KPU tetap akan bersikap mandiri saat memutuskan format debat yang akan digunakan.
"Tapi yang jelas KPU itu dalam mengambil keputusan harus bersikap mandiri. Dalam pedoman teknis, jelas, tim kampanye bisa menyampaikan masukan dan tanggapan," jelasnya.
Pada waktu yang sama, Idham juga menanggapi adanya perdebatan antara tim pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 yang saling menyalahkan terkait format debat. Idham menilai perdebatan dalam demokrasi merupakan hal wajar.
"Perdebatan di dalam demokrasi itu hal biasa, nggak usah kita anggap ini terlalu meruncing, tidak usah. Demokrasi kita ini adalah demokrasi Pancasila yang semua itu dapat dikomunikasikan dalam kerangka musyawarah. Itulah mengapa KPU mengatakan rapat koordinasi," tuturnya.
Timnas AMIN sebelumnya buka suara soal format debat cawapres. Co-Kapten Timnas AMIN Nihayatul Wafiroh mengatakan saat itu pihaknya menyampaikan ide capres-cawapres selalu dihadirkan dalam rangkaian debat, bukan menghilangkan debat khusus cawapres.
Baca Juga : Aksi Saling Tuduh Israel dan Palestina di Sidang PBB Terkait Kondisi Genosida Gaza Saat ini
"Dalam pertemuan FGD oleh KPU di 29 November 2023, Timnas AMIN menyampaikan ide awal dalam diskusi FGD tersebut bahwa sebaiknya dalam setiap agenda debat, pasangan calon capres-cawapres untuk selalu dihadirkan dalam seluruh rangkaian debat. Namun bukan menghilangkan debat cawapres," kata Nihayatul, dalam keterangan tertulis, Minggu (3/12).
Nihayatul mengatakan FGD mengenai format debat digelar di KPU pada 29 November. Nihayatul mengaku mencatat usulan dari kubu Prabowo-Gibran soal format debat yang hanya berupa paparan dan pendalaman dokumen visi misi.
"Ini berarti format debat hanya melibatkan tanya-jawab antara paslon dengan moderator dan panelis, serta menghilangkan sanggahan antarpaslon secara keseluruhan. Menurut tim paslon 2, debat dengan model saling menanggapi antarpaslon akan menghabiskan banyak waktu tanpa ada kesempatan menjelaskan visi dan misi masing-masing paslon," ucapnya.
