JATIMTIMES - Bencana tanah longsor melanda Desa Jambepawon, Kecamatan Doko, Kabupaten Blitar pada Jumat, 1 Desember 2023, menyebabkan putusnya akses jalan yang menghubungkan Dusun Jamberejo dan Desa Jambepawon. Material longsoran menimbun badan jalan setengahnya, mencapai ketebalan 1 meter, praktis mengganggu aktivitas warga setempat.
Kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar, Ivong Berttyanto, menyampaikan bahwa bencana tanah longsor terjadi pukul 16.00 WIB pada hari yang sama. Akses jalan penting itu terpaksa ditutup, mengisolasi Desa Jambepawon dari jaringan transportasi umum.
Baca Juga : Pemkot Blitar Maksimalkan Peluang Kerja di Pabrik Rokok Baru demi Kurangi Kemiskinan Ekstrem
Menanggapi insiden ini, BPBD Kabupaten Blitar segera merespons dengan cepat. Mereka mengirimkan tim personel untuk melakukan evaluasi dan penanganan situasi darurat. Meskipun tantangan besar, upaya pembersihan material tanah longsor dilakukan dengan menggunakan alat-alat manual.
"Petugas bekerja keras untuk membersihkan longsoran yang menghalangi jalan desa. Kami melakukan segala yang kami bisa untuk memastikan akses kembali normal sesegera mungkin," kata Ivong Berttyanto.
Dalam beberapa jam setelah kejadian, petugas berhasil membersihkan material longsor, memungkinkan akses jalan desa untuk kembali beroperasi. Warga setempat merasa lega dengan keberhasilan tim dalam mengatasi kondisi darurat tersebut.
Walau demikian, BPBD Kabupaten Blitar tetap waspada. Mereka memantau situasi secara ketat untuk mengantisipasi potensi bahaya lanjutan akibat cuaca ekstrem, khususnya hujan deras yang masih terus mengguyur wilayah tersebut.
Baca Juga : Petir Sambar 5 Penambang Pasir di Blitar, 1 Orang Tewas
“Langkah-langkah preventif dan peningkatan kewaspadaan menjadi fokus utama untuk mencegah terulangnya kejadian serupa,” imbuh Ivong.
Peristiwa tanah longsor di Desa Jambepawon menjadi pengingat akan pentingnya mitigasi risiko bencana alam serta kesiapan dalam menghadapi situasi darurat. Komitmen untuk memulihkan akses masyarakat yang terganggu dan menjaga keselamatan warga tetap menjadi prioritas utama bagi pihak berwenang.
